by

PB SEMMI: Pernyataan Mentri KKP Arogan dan Antikritik

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

RadarKotaNews, Jakarta – Pernyataan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dinilai arogan dan antikritik oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI). Pasalnya, Edhy Prabowo tetap akan melakukan ekspor benih lobster walaupun banyak penolakan dari masyarakat Indonesia.

“Menteri kok anti demokrasi. Anti diberi masukan. Belum juga 100 hari kerja sudah buat gaduh dan ribut ditengah presiden dan menteri lainnya sibuk bekerja untuk kemaslahatan. Baiknya Edhy Prabowo saat ini mengevaluasi kembali sikapnya dan rencana kebijakannya. Jangan sampai menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf yang mempunyai visi Indonesia maju,” kata Bintang saat diminta tanggapannya terkait Pernyataan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Jakarta, Sabtu (21/12).

Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menyarankan Menteri Perikanan dan Kelautan sebaiknya mencari cara untuk menghentikan penyeludupan benih lobster dan melakukan kerja secara nyata yang menambah devisa negara tanpa merusak alam dan merugikan Indonesia Kedepan.

BACA JUGA:   Silaturahmi & Diskusi Virtual SEMMI seluruh indonesia, 25 agustus 2020

“Jika dihitung secara ekonomi, nilai benih lobster lebih kecil dari pada lobster yang sudah matang dan siap untuk dijual. Edhy Prabowo seharusnya berfikir budidaya dan pengembangan lobster seperti negara Vietnam. Kenapa ngotot ingin menjual benih lobster yang menimbulkan polemik dimasyarakat. Ada apa sebenarnya?. Jangan-jangan ada lobster dibalik batu?,” tanya Bintang heran.

Oleh karena itu, Ia meminta presiden Jokowi untuk memanggil Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo sebagai evaluasi atas rencana kebijakan eksport benih lobster yang banyak menuai penolakan.

“Jika Edhy Prabowo tetap memaksakan kehendaknya untuk mengekspor benih lobster, kami akan melakukan aksi demonstrasi mendesak presiden mereshuffle Menteri Perikanan dan Kelautan, serta meminta aparat dan badan pelelangan usaha untuk mengawal ketat proses eksport benih lobster, karena diduga terjadi KKN didalam penunjukan perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengekspor benih lobster tersebut,” tutup Bintang.

BACA JUGA:   Tjokroaminoto 1916 (Zelfbestuur)

Diketahui sebelumnya, menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan tidak akan terpengaruh dengan sejumlah penolakan masyarakat melalui media sosial untuk mengekspor benih lobster.

“Walaupun ribut di masyarakat silakan saja ribut, wong enggak ngerti materinya kok, enggak ngerti urusannya, kok tiba-tiba ngomong,” ujar Edhy Prabowo.

“Kenapa saya tidak mengambil keputusan itu? Kok saya hanya takut dengan media sosial yang menyerang saya. Jangankan menyerang saya, menembak kepala saya pun saya akan ambil keputusan untuk rakyat saya,” katanya.

Edhy pun mengaku tetap akan terus melangkah dan tidak akan ragu untuk mengambil kebijakan.

“Jadi bapak ibu sekalian jangan uji keberanian saya menghadapi ini,” katanya di Rapat Kerja Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di Sleman, Kamis (19/12/2019), seperti dikutip dari berbagai media online.(fy)

sumber: radarkotanews.com

News Feed