Merdeka.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melantik lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK siang hari ini. Namun, hingga saat ini Jokowi belum mengungkap secara detail siapa saja yang akan mengisi pos tersebut.
Jokowi hanya memberi bocoran tiga nama calon Dewas KPK. Mereka adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho.
Informasi yang diperoleh merdeka.com, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ketua Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu Harjono juga bakal mengisi pos Dewas KPK. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin seolah membenarkan informasi tersebut.
“Memang kemarin bapak Presiden meminta beberapa nama, latar belakang pengetahuan, rekam jejak dan lain-lain. Tapi itu kompetensi Presiden lah. Hanya yang jelas publik memberikan masukan termasuk dua nama itu (Harjono dan Hamdan Zoelva),” kata Ngabalin saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (20/12).
“Nama-nama itu sudah dikantongi Presiden,” sambungnya.
Sementara Harjono enggan berkomentar banyak soal penunjukkan dirinya sebagai Dewas KPK. Kepada merdeka.com, dia hanya menyampaikan isyarat gerakan tangan membentuk simbol ‘oke’ melalui pesan singkat.
Harjono pernah menjabat sebagai hakim MK masa jabatan 2003 sampai 2008. Setelah pensiun, Harjono tetap vokal dalam urusan peradilan di Indonesia dan menyatakan dukungan atas proses mempermalukan secara publik sebagai hukuman bagi orang yang dihukum karena korupsi.
Hamdan Zoelva menjabat sebagai Ketua MK periode 2013-2015. Setelah tidak menjabat sebagai Ketua MK, selain menjadi konsultan hukum dan pengajar di beberapa Perguruan Tinggi ia juga mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK. Beberapa nama yang disebut Jokowi adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hakim Albertina Ho, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.
“Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana,” kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12) seperti dikutip Antara.
Lima orang anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019.
“Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan,” tambah Presiden sambil menambahkan nama Ketua KPK jilid 1 Taufiequrachman Ruki juga diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
Presiden memastikan bahwa orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik.
“Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baik lah, saya memastikan nama yang baik,” tegas Presiden.
Mengenai calon dari jaksa dan ekonom, Presiden belum mau menyebutkan nama-nama mereka.
“Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota dewan pengawas) pasti baik-baiklah,” tambah Presiden.
Presiden mengaku masih akan terus menyaring usulan nama-nama tersebut sampai Kamis (19/12). “Jumat (20/12) dilantik, Kamis kan sudah tahu, ini terus disaring,” ungkap Presiden.
Presiden kembali menegaskan bahwa nama-nama tersebut belum final dan masih akan dibahas kembali.
Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dikenal gigih dan tegas dalam menyidangkan perkara. Saat ini Albertina Ho menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
Sedangkan Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia mendapat banyak sorotan atas keputusan memperberat vonis terdakwa kasus korupsi. Artidjo sudah pensiun pada Maret 2018.
Sementara Ruki adalah Ketua KPK periode 2003-2007 dan pelaksana tugas ketua KPK 2015 yang merupakan lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971.
Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.
Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan
Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan “Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia”.
Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D. [ded]
sumber: merdeka.com
