Realitarakyat.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional Hamdan Zoelva mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung.
Hamdan Zoelva sengaja digandeng karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.
“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Adapun gugatan tersebut, akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020. Hingga saat ini, kata Hery, organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan.
Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal. Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah ke dalam mal sebesar 20 persen.
“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” kata dia. [yus]
sumber: realitarakyat.com
