by

Gugatan UU KPK, Hamdan Zoelva: Belum Pernah Ada Uji Formil yang Dikabulkan MK

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

AKURAT.CO, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menilai Undang-undang (UUKPK baru yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi tidak dikabulkan alias ditolak oleh majelis hakim karena gugatan bersifat uji formil.

Menurut Hamdan, bila mengacu pada sejarah putusan hakim MK, belum pernah ada gugatan uji formil yang dikabulkan MK. Pasalnya, gugatan uji formil itu adalah proses pembentukan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap in-konstitusional.

“Selama ini memang belum pernah ada uji formil yang dikabulkan oleh MK,” kata Hamdan di Gedung KAHMI Centre, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

Diketahui, gugatan UU KPK baru hasil revisi ke MK, salah satunya diajukan oleh tiga pimpinan KPK bersama 10 tokoh dan aktivis anti korupsi. Sebanyak tigabelas tokoh itu mengajukan uji formil karena menilai UU KPK hasil revisi cacat prosedural.

Meski demikian, kata Hamdan, pernah ada gugatan formil yang diajukan ke MK. Gugatan itu berkaitan dengan UU MA.

“Putusan MK mengatakan, walaupun inkonstitusional, tapi UU tetap berlaku, karena kalau dinyatakan tidak berlaku memiliki efek negatif yang jauh lebih besar dari manfaatnya,” ujarnya.

BACA JUGA:   25 Agustus 2020 Kajian Islam Dan Konstitusi Bersama Dr. H. Hamdan Zoelva

Mantan Ketua MK ini melanjutkan, dulu pernah ada uji formil yang ternyata dari proses pengujiannya terbukti ada pelanggaran atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pengambilan keputusan.

Ia pun tidak mengetahui UU KPK baru digugat ke MK dari sisi uji formil atau bertentangan dengan UU.

MK mengatakan UU tetap berlaku karena dari sisi manfaat dan mudaratnya,” ucapnya.

“Kalau dulu ketika ambil keputusan,  dikatakannya itu diambil secara musyawarah mufakat, sementara pada saat ketok palu, ada satu orang hakim yang tidak setuju. Padahal kalau musyawarah mufakat tidak boleh ada satu orang pun yang keberatan. Ada satu orang pun yang keberatan, itu bukan musyawarah mufakat,” sambungnya.

Hamdan pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar gugatan uji formil Undang-undang KPK yang baru.

Seperti diketahui, UU KPK dinilai cacat prosedural salah satunya karena dianggap paripurna tidak memenuhi kuorum lantaran banyak anggota DPR yang tidak hadir secara fisik.

“Saya tidak tahu sekarang (UU KPK baru) dari sisi apa ini diuji (di MK) dari sisi formilnya,” tegasnya.

“Kalau terbukti tidak kuorum bisa (dikabulkan). Tapi saya tidak tahu bukti-buktinya apa. Karena mekanisme pengambilan keputusan itu selama ini kalau kehadiran fisik, tidak ada, jarang sekali UU yang betul-betul kehadiran fisik,” tambah Hamdan.

BACA JUGA:   Umi Eka Minta Restu ke Tuan Guru H Muhammad

Menurut Hamdan, pengambilan keputusan di DPR melalui proses yang cukup panjang. Salah satunya melalui rapat fraksi.

“Jadi kalau fisik orangnya harus hadir, itu bisa banyak UU yang bisa batal. Karena itu ada satu mekanisme di DPR itu, adalah sepanjang disetujui, (berarti) sudah oke. Masalah kehadiran fisik itu hanya mekanisme formal,” imbuhnya.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat UU KPK baru, Feri Amsari, menyebut sidang paripurna pengesahan di DPR tidak memenuhi kuorum.

“Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya,” kata Feri di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

“Sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota (DPR) dianggap hadir dalam persidangan itu. Padahal sebagian besar di antara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik tidak hadir dalam persidangan itu,” ujarnya.

Feri mengatakan, dalam ketentuan tata tertib DPR, terdapat kata ‘dihadiri’ yang berarti anggota DPR harus hadir secara fisik, bukan sekadar tanda tangan.[]

sumber: akurat.co

News Feed