by

Tolak Perda DKI soal Perpasaran, APPBI Akan Ajukan Judicial Review ke MA

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA, iNews.id – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) akan mengajukan judicial review atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali karena pengelola pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan mengatakan, pihaknya tegas menolak Perda yang telah diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 31 Mei 2018 itu. Pihaknya juga sudah memberitahukan bahwa akan mengajukan peninjauan kembali ke MA

“Sekarang ini memang kita ada sering ketemu untuk membicarakan sebaiknya gimana, tapi sampai saat ini mereka tetap bersikukuh pada Perda nomor 2 ini. Sebab, mereka tidak boleh menolak peraturan daerah, justru itu kami akan judicial review,” ujar Stefanus dalam konferensi pers di Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

BACA JUGA:   Lembaga Think Tank BS Center Siap Launching

Stefanus mengaku telah mencoba melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI terkait Perda tersebut. Namun, hasilnya tak kunjung positif.

“Selama Perda nomor 2 tidak di-judicial review saya kira akan tetap ada ganjalan. Apapun yang Pemprov DKI setujui dengan kita, mungkin produknya lebih ringan, tapi akan jadi malapetaka juga kalau ada yang protes soal itu,” kata dia.

Untuk mempersiapkan permohonannya yang akan dikebut dalam beberapa hari ke depan ini, pihaknya telah menggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva untuk menyusun permohonan peninjauan kembali.

“Kita sudah minta Pak Hamdan Zoelva untuk menangani ini. Sebab kalau ini tidak berhasil mal bisa tutup, sebab enggak ada keuntungannya, dan kalau tidak tutup saya kira tenaga kerja yang bisa enggak ada kerjaan lagi, kemudian pemasok juga kehilangan pasarnya, juga kalau kita lihat pajak-pajak juga banyak di kita. Karena kalau kita di mal rugi atau untung tetap pajak 10 persen,” ucapnya.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina

Dalam Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2018 memuat sejumlah kewajiban bagi para Pengelola Pusat Belanja (Mall) untuk memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui tiga pola kemitraan (Pasal 41 ayat 2), yakni: penyediaan lokasi usaha; penyediaan pasokan; dan/atau penyediaan fasilitasi.

Dari tiga pola kemitraan tersebut, penyediaan lokasi usaha merupakan pola kemitraan yang wajib dilaksanakan Pengelola Pusat Belanja. Di mana, pengelola diwajibkan untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku UMKM.

Editor : Ranto Rajagukguk

sumber: inews.id

News Feed