Syafii Maarif dan Hamdan Zoelva Layak Masuk Bursa Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Pemuda Muhammadiyah M Sukron mengatakan sejumlah tokoh memiliki integritas tinggi yang cocok menduduki posisi  Dewan Pengawas KPK.  Selain nama Buya Syafii Maarif, mantan ketua MK Hamdan Zoelva juga disebut.

“Saya kira Buya adalah pilihan tepat. Sosok lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Pak Jokowi adalah Hamdan Zoelva. Beliau hakim berintegritas, pernah menjadi Ketua MK,” kata Sukron, Senin (2/12).

Sukron menilai menilai sosok Buya Syafii  sangat pas untuk Pak Jokowi tempatkan sebagai Dewan Pengawas KPK. ‘’Integritasnya sudah teruji, dan saya pikir Presiden juga sudah mengenal sosok ini,” kata Sukron.

Dikatakan, mengabdi di institusi KPK bukan hal baru bagi mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Pada 2011, kata Sukron, Buya Syafii dipercaya duduk sebagai anggota Dewan Etik KPK. Saat itu, sedang ada persoalan di mana terpidana kasus Wisma Atlet Palembang M Nazaruddin menuding sejumlah pimpinan KPK ikut terlibat.

Atas pengalaman itu, Sukron menilai tidak salah jika kesempatan memimpin Dewan Pengawas KPK diberikan lagi kepada Buya Syafii. Mengingat unsur ini adalah baru setelah UU KPK yang baru disahkan, yakni UU Nomor 19 tahun 2019.

Presiden Joko Widodo akan melantik lima Dewan Pengawas KPK pada Desember 2019 ini. Bersamaan dengan lima komisioner yang baru periode 2019-2023 pimpinan Komjen Polisi Firli Bahuri yang sebelumnya sudah dipilih oleh DPR.

Hingga kini nama-nama calon Dewan Pengawas KPK yang masuk melalui tim Menteri Sekretaris Negara masih terus digodok oleh Presiden.

“Jadi belum ada proses finalisasi. Masih masukan-masukan yang sangat banyak. Yang jelas kita ingin memilih yang tentu saja memiliki track record yang baik, integritas yang baik,” kata Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12).

Kepala Negara belum bisa memberi tahu nama-nama yang akan duduk dalam dewan pengawas itu, namun para Dewan Pengawas KPK ini nantinya diharapkan memiliki pengetahuan tentang hukum dan proses audit.

(Viva/CN39/SM Network)

sumber: suaramerdeka.com