RMco.id Rakyat Merdeka – Pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dianggap sebagai momentum dan kesempatan Presiden Jokowi untuk membalikkan persepsi sebagian masyarakat. “Ini kesempatan emas buat Presiden Joko Widodo,” kata politisi muda Maruarar Sirait, Senin (2/12).
Maruarar menjelaskan, KPK bersama dengan Kepresidenan dan TNI merupakan lembaga yang paling dipercaya publik. Banyak lembaga survei mengkonfirmasi hal ini dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
Setelah muncul revisi UU KPK, sambung Maruarar, sebagian masyarakat mempersepsikan ada upaya melemahkan KPK. Bahkan, hal ini, selain memicu perdebatan di ruang publik, juga menuai aksi demonstrasi di sejumlah tempat.
Karena itu, kata Maruarar, pemilihan Dewas ini merupakan kesempatan bagi Jokowi untuk memilih sosok-sosok yang berintegritas, independen, kredibel serta dipercaya publik. Sosok-sosok ini juga harus memiliki reputasi yang baik serta berkompeten.
Saat ditanya siapa sosok-sosok tersebut, Maruarar langsung menyebut tiga nama. Ketiga nama ini memang sudah dikenal publik. “Ada Buya Syafi’i Maarif, Ibu Shinta Nuriyah, dan Hamdan Zoelva,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.
Maruarar memastikan, ketiga sosok ini tidak perlu lagi dipertanyakan integritas dan independensinya oleh publik. Penunjukan mereka akan meruntuhkan asumsi dan persepsi sebagian orang bahwa ada upaya pelemahan KPK.
“Ini akan membalikkan persepsi dan ternyata Pak Jokowi justru memperkuat KPK,” ungkap Ara, yang dikenal sebagai tokoh demokrasi di kalangan milenial. Sebagai orang dekat, Maruarar yakin Jokowi akan memilih sosok dan tokoh yang berintegritas, independen dan memiliki reputasi yang baik.
Analis politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adji Al Faraby, menyetujui pandangan Maruarar. Dia menilai ketiga sosok itu memang sudah dipercaya publik serta menjadi jaminan bagi Jokowi dan KPK. “Ketiga sosok itu menjadi Personal Guarantee bahwa memang KPK itu tetap kuat dan layak dipercaya publik,” ungkap Adji.
Secara sosiologis, Adji menilai bahwa ketiga sosok tersebut sudah bisa mewakili elemen civil society yang sangat besar dan kuat. Yaitu Muhammadiyah, NU dan HMI.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, Jokowi akan memilih Dewas KPK. Pemilihan ini akan dilakukan sebelum 20 Desember. [USU]
sumber: rmco.id
