Pro Kontra Wacana Amandemen UUD 1945

Penulis Vina Fadhrotul Mukaromah | Editor Resa Eka Ayu Sartika KOMPAS.com – Wacana amandemen UUD 1945 kembali menghangat dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI 2019-2024. Dukungan tersebut bukan tanpa syarat. Satu dari lima syarat yang disampaikan adalah meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali haluan negara melalui Ketetapan MPR. Hingga kini, ada enam jenis wacana yang berkembang perihal amandemen UUD 1945. Mengutip dari Kompas.com (26/11/2019), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan keenam wacana yang berkembang sebagai berikut: Kembali ke UUD 1945 yang asli kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum Kelompok yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai dekrit Presiden 1959 Melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 Perubahan total atas UUD 1945 hasil amandemen keempat pada 2002 Mendorong amandemen terbatas dan mendorong untuk lahirnya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen belum diperlukan karena UUD 1945 masih memadai dan masih mengakomodasi kehidupan bangsa ke depannya

Beragamnya pendapat tentang wacana amandemen UUD 1945 ini pada akhirnya melahirkan pro kontra. Dihimpun dari berbagai pemberitaan Kompas.com, berikut adalah sejumlah sikap terkait dengan wacana amandemen UUD 1945: Nasdem dan Gerindra Partai Nasdem dan Gerindra adalah pihak yang sepakat dengan amandemen 1945 yang dilakukan secara menyeluruh. Poin ini adalah salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Minggu (13/10/2019). Surya menilai ada banyak hal yang harus dibenahi dalam UUD 1945. Contohnya adalah terkait dengan sistem kepemiluan. Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem di MPR Johnny G. Plate berpendapat bahwa amandemen UUD 1945 harus dibahas secara komprehensif. PDI-Perjuangan Usul supaya GBHN dihidupkan kembali salah satunya dilontarkan oleh PDI-Perjuangan. Pihaknya merekomendasikan amandemen terbatas pada UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara sehingga memiliki wewenang menetapkan GBHN menajdi pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

PBNU Melansir dari portal resmi Nahdlatul Ulama (NU), nu.or.id, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan rekomendasi terhadap amandemen terbatas dan GBHN yang telah disampaikan kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (27/11/2019). PBNU sepakat dengan wacana amandemen terbatas dengan beberapa usulan, diantaranya: Pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR Pengkajian kembali persoalan keadilan dan pemerataan ekonomi Menghidupkan kembali utusan golongan Menghadirkan kembali GBHN Mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara agar sistem ketatanegaraan Indonesia lebih tertata Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU KUHP yang kini diketuk palu di sidang paripurna Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman berpendapat bahwa amandemen UUD 1945 tidak diperlukan untuk menghidupkan kembali haluan negara. Menurutnya, penambahan kewenangan agar MPR mampu membangkitkan GBHN dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang. Sebelumnya, wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa kebutuhan agar MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN tidak harus dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Menurut Jazilul, penambangan kewenangan MPR dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang. Rencana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan haluan negara dikhawatirkan akan menjadi bola liar. Mahfud MD  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, pernah menyatakan pendapatnya terkait wacana amandemen UUD 1945 ini. Menurut Mahfud, amandemen UUD 1945 tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan persoalan-persoalan negara yang belum kunjung selesai meskipun amandemen telah dilakukan beberapa kali. Ia mengatakan bahwa yang terpenting sebenarnya adalah konsistensi menegakkan konstitusi. Namun demikian, Mahfud mempersilakan jika parlemen periode ini ingin mengamandemen UUD tersebut.

Hamdan Zoelva Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai bahwa tidak ada urgensi bagi MPR untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN. Menurutnya, hal ini bukan menjadi kebutuhan negara saat ini. Amandemen hanya diperlukan jika ada norma dalam Undang-Undang yang perlu diubah. Ia menilai, dibanding dengan kebutuhan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 lebih kepada sebuah keinginan. Pakar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai, mengenai wacana amandemen UUD 1945 demi membangkitkan GBHN, MPR sebagai inisiator harus memperjelasnya. Menurutnya, harus ada urgensi apabila GBHN diangkat kembali menjadi materi UU. Kemudian, apakah GBHN tersebut akan menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi dalam negara atau tidak. Apabila tidak, Bayu menyarankan sebaiknya amandemen UUD 1945 diurungkan. Selain itu, rencana amandemen konstitusi harus terlebih dahulu melalui pertimbangan masukan publik. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, pilihan amandemen UUD 1945 juga harus didasarkan rasionalitas dan kepentingan bangsa. Sementara, ia menilai bahwa amandemen konstitusi bukan kebutuhan mendesak saat ini.

(Sumber: Kompas.com/ Dian Erika Nugraheny, Fitri Chusna Farisa, Christoforus Ristianto, Rakhmat Nur Hakim, Kristian Erdianto |Editor: Krisiandi, Icha Rastika, Fabian Januarius Kuwado, Khairina, Diamanty Meiliana)

Penulis : Vina Fadhrotul Mukaromah
Editor : Resa Eka Ayu Sartika

sumber: kompas.com