JAKARTA – Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru disetujui DPR, hingga kini masih menjadi polemik. Sejumlah demo mendukung UU KPK dan tidak perlu Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Sebaliknya pihak lain demo mendesak Jokowi segera menerbitkan Perppu tersebut.
Dua pihak yang berlawanan itu sama-sama mengklaim anti korupsi, dan perlu adanya penguatan KPK. Jadi tidak ada satu pihak yang menyatakan mengkerdilkan KPK dan juga melemahkan pemberantasan korupsi.
Prof. Dr, Muhammad Fauzan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, berharap Presiden Jokowi konsisten menerapkan UU KPK yang baru. Alasannya, sebelum muncul desakan massa, Jokowi pernah menyatakan UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Fauzan mengatakan, sebelum Jokowi mengirimkan Surat Presiden, dalam satu konferensi pers yang bersangkutan dengan gagah dan meyakinkan menyatakan kesetujuannya terhadap beberapa materi dalam RUU KPK.
Adanya ketidaksetujuan atas materi muatan UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, kata Fauzan, sesuai dengan tradisi ketatanegaraan pasca amandemen, yakni melalui mekanisme judicial review.
Menurut Fauzan, hal itu perlu terus dikembangkan karena salah satu bentuk penghormatan atas kesepakatan kelembagaan yang telah dilakukan antara presiden dengan DPR dalam pembentukan UU.
Karena itu, Fauzan berharap kepada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU KPK baru agar menempuh judicial review. Langkah ini untuk mendidik masyarakat agar menempuh jalur hukum yang konstitusional.
“Alangkah kurang elok sebuah kesepakatan bersama dianulir sendiri oleh salah satu pihak dalam hal ini presiden, dengan cara mengeluarkan Perppu,” tandas Fauzan, kemarin.
Dia menambahkan, presiden memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu atau tidak. “Itu adalah kewenangan presiden dan konstitutional. Tetapi saya hanya ingin presiden konsisten,” tegasnya.
Uji Materi
Hamdan Zoelva, Pakar Hukum Tata Negara, sependapat dengan Fauzan. Dia menilai permohonan uji materi terhadap UU KPK sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat.
“Para pemohon uji materi harus mengajukan dalil dan bukti yang kuat agar uji materi bisa dikabulkan MK,” ucapnya. “ Tinggal nanti para pemohon itu mengajukan bukti-bukti dalam aspek mana UU KPK hasil revisi itu bertentangan dengan UUD 1945.”
Terkait Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru saja disahkan DPR, Hamdan menjelaskan itu menjadi hak presiden. “Tapi presiden harus mempertimbangkan dengan baik dan dalam-dalam. Dari segi keadaan gawat darurat, apakah benar gawat darurat atau tidak, sehingga harus mengeluarkan Perppu,” tandasnya.
Tak Genting
Sementara Margarito Kamis, Ahli Hukum Tata Negara, mengingatkan Jokowi tidak mengeluarkan Perppu karena tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga harus menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK.
Margarito menambahkan, pasal 22 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Perppu. “Pasal tersebut menjadi syarat mutlak penerbitan Perppu,” terangnya.
Namun, kata Margarito, presiden tidak bisa secara serampangan menentukan pada saat ini situasi negara sedang genting. “Saya tidak setuju (penerbitan Perppu-red). UUD 1945 kasih syarat, keadaan itu mesti genting. Apa yang genting? Tidak ada tuh. Lucu kalau presiden terbitkan Perppu,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menolak penerbitan Perppu tentang UU KPK hasil revisi. “Ya kan ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu jalan yang terbaik karena itu lebih tepat. Kalau Perppu itu masih banyak pro kontranya,” ujarnya santai. (rizal/johara/win/st)
sumber: poskotanews.com
