Soal Polemik UU KPK, Hamdan Zoelva: Gugat ke MK Langkah Terbaik . Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, bagi pihak yang keberatan dengan Undang-undang KPK.
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, bagi pihak yang keberatan dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), agar mengajukan upaya judicial review ke MK.
“Langkah yang terbaik adalah mengajukan gugatan ke MK. Tinggal nanti para pemohon itu mengajukan bukti-bukti dalam aspek mana UU itu bertentangan dengan UUD,” kata Hamdan dalam keterangannya, Senin (7/10/2019).
Mengenai desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK, hal itu menurut Hamdan, tergantung kepala negara. Namun, Hamdan mengingatkan bahwa parlemen juga punya kewenangan memeriksa motif Jokowi mengeluarkan Perppu. Unsur kegentingan yang mendesak harus menjadi prinsip utama.
“Sekali lagi bahwa presiden memiliki hak subjektif untuk mengeluarkan Perppu. Pada sisi lain, DPR bisa menolak atau menerima Perppu itu,” pungkasnya.
sumber: weradio.co.id
