Hamdan Zoelva: Perppu KPK Kewenangan Jokowi, Mana Mungkin Di-impeach?

Desakan publik yang mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK terus menggema. Namun, desakan untuk menolak Perppu KPK juga tidak sedikit, bahkan Parpol pendukung Jokowi menyebut potensi pemakzulan Presiden jika Perppu diterbitkan.

Namun, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva justru menilai wacana pemakzulan itu janggal. Pasalnya, penerbitan Perppu adalah hak subjektif presiden.

“Itu ada aturannya (pemakzulan), buku saya tentang impeachment Presiden, baca saja itu,” ujar Hamdan sambil tertawa di Golden Boutique, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Hamdan menjelaskan, hak penerbitan Perppu oleh Presiden sudah diatur oleh UUD 1945. Aturan yang dimaksud Hamdan tercantum dalam Pasal 22, yakni “Ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.“

“Hak subjektif Presiden untuk mengeluarkan Perppu itu adalah kewenangan yang diberikan konstitusi. Jadi mana mungkin di-impeach,” jelas Hamdan.

“Sekali lagi, bahwa Presiden memiliki hak subjektif untuk mengeluarkan Perppu. Pada sisi lain, DPR bisa menolak atau menerima Perppu itu,” jelasnya.

Lalu, apakah Jokowi menerbitkan Perppu? Hamdan memandang Jokowi harus mempertimbangkan sisi mendesak dan kegentingan. Bila itu terpenuhi, Hamdan tidak melihat adanya alasan untuk tidak menerbitkan Perppu.

“Itu harus dipertimbangkan dengan baik dan dalam-dalam. Di sisi keadaan memaksa, dari segi keadaan gawat daruratnya. Kalau gawat darurat, kenapa enggak [diterbitkan Perppu]?” tegas Hamdan.

Sikap Jokowi yang mempertimbangkan penerbitan Perppu disampaikan setelah menerima masukan sejumlah tokoh dan akademisi mulai dari Mahfud MD, Alissa Wahid hingga Bivitri Susanti. Mereka diundang ke Istana untuk memberi masukan bgi Jokowi soal penerbitan Perppu.

Namun, hingga kini Jokowi masih gamang akankah menerbitkan Perppu atau tidak. Salah satu penyebabnya, seluruh koalisi parpol pendukungnya di DPR menolak wacana penerbitan Perppu. Padahal Perppu perlu persetujuan DPR.

sumber: kumparan.com