Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka untuk masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusinya untuk mengajukan judicial review undang-undang. Bagi pakar hukum Refly Harun, Undang-undang Dasar 1945 kaya pasal-pasal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) setelah diamandemen. “Itulah yang menjadi entry poin bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan,” ujar Refly.

Maryanti, salah seorang penggugat UU Perkawinan, takut sebelum menjalani persidangan di MK. Namun, ketika sidang berlangsung, ia merasa hakim MK ramah. Seperti rekan-rekannya, Maryanti menggugat agar perempuan Indonesia tidak mengalami trauma sepertinya.

(Narasi)