Jakarta. Mahasiswa merupakan entitas di masyarakat yang menyandang predikat sebagai insan dengan pendidikan paling tinggi yang memiliki tanggung jawab sosial yaitu mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang didalamnya terdapat tiga poin kebhaktian; Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.
Maraknya sikap ratusan ribu mahasiswa seantero nusantara Indonesia yang turun melaksanakan aksi unjuk rasa terkait penolakan RKUHP, RUU Pertanahan, RUU KPK, Penyelesaian Kebakaran Hutan & Lahan, serta Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap mahasiswa menjadi sorotan publik.
Rizqi Fathul Hakim, Ketua Bidang Kajian Strategis & Kebijakan Publik Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengatakan, “Melihat gejolak aksi unjuk rasa tuntutan ratusan ribu mahasiswa se-Indonesia baik aksi di Jakarta maupun di daerah-daerah terkait penolakan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU KPK oleh DPR RI serta langkah strategis Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Kebakaran Hutan & Lahan, dan ditambah lagi persoalan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa, menjadi PR Presiden dan DPR RI yang harus segera diselesaikan”. Ungkapnya.
Ia meminta Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera penuhi tuntutan mahasiswa, agar bangsa ini cepat sembuh dari penyakitnya.
Menurutnya dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat, seharusnya Presiden segera penuhi tuntutan rakyat, karena mahasiswa adalah rakyat.
Rizqi melanjutkan, “Berdasarkan informasi dan data yang kami himpun, gejolak aksi unjuk rasa akan semakin besar. Simpul-simpul gerakan sudah mulai dikuatkan dan dikonsolidasikan. 24 September 2019 massa mahasiswa akan bertambah lagi dari berbagai daerah, bahkan buruh-tani pun akan ikut memuntahkan dirinya ke Jakarta. Sederhana saja mereka (rakyat; buruh-tani-mahasiswa-rakyat miskin kota) hanya meminta pemimpinnya untuk bijaksana dalam mengambil keputusan, silahkan dipenuhi tuntutannya, kami berharap dengan gejolak ini tidak ada korban jiwa seperti 1998”. Tandasnya.
Terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap peserta aksi unjuk rasa, Rizqi menjelaskan, “Seharusnya tidak seperti itu, kan dalam protapnya Sabhara tidak boleh terpancing dengan massa aksi, kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyatakan tugas kepolisian adalah untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Memangnya ada pasal yang menyebutkan bahwa aparat kepolisian boleh memukul? Kan enggak”. Bebernya.
Diakhir wawancara Rizqi berpesan kepada rekan-rekan seperjuangan, “Indonesia menanti kalian. Tuntaskan segala persoalan, tebas segala kedzoliman, apapun alasannya pemukulan adalah penganiayaan. Negara kita sedang dalam keadaan sakit, oleh karena itu mahasiswa harus bangkit!”. Tegasnya.
(Bri/To).
sumber: redaksibogor.com
