Sekjend PERISAI kaji Efek monopolistik Lembaga penyiaran di Indonesia

Jakarta,  – pasca diskusi yang diselenggarakan oleh Bakornas LEMI PB HMI, PB SEMMI dan Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP PERISAI) dengan tema ‘Masa Depan Penyiaran Indonesia Dimata Pemuda dan Mahasiswa’ di Rumah Kebangsaan, mahasiswa dan pemuda menggelar kajian isu sentral dalam menyikapi pelanggaran terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Mohammad Hapi, Panglima perisai dalam kajian tersebut mengatakan bahwa UU Penyiaran sejak awal dirancang untuk tidak dimonopoli. Menurut hapi dalam Pasal 5 point (g) menjelaskan bahwa Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.

Dalam konteks Lembaga penyiaran swasta dalam pasal 18 dan 34, hapi menjelaskan tentang adanya monopoli oleh lembaga penyiaran Swasta.

“kita lihat di pasal Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 4 UU Penyiaran bahwa ada larangan tentang pemusatan kepemilikan atau monopoli dan Izin frekuensi juga dilarang serta tidak boleh dipindahtangankan ke pihak lain” ujar hapi

Sementara itu, imaduddin pengurus Bakornas LEMI PB HMI , dalam kajian lanjutan tersebut menyoroti tentang penyelenggaraan penyiaran. Menurut imad Pasal 6 Ayat 2 UU menjelaskan bahwa Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“jika terjadi pemusatan kepemilikan seperti yang dilakukan MNC grup dan terjadinya praktik jual-beli frekuensi penyiaran lembaga penyiaran swasta seperti yang dilakukan beberapa lembaga penyiaran swasta selama ini tentunya sangat merugikan masyarakat dan tidak mencerminkan keadilan social.” Ungkap imad

Melihat telah terjadi monopolistik dunia usaha penyiaran, jojo selaku sekjend Perisai dalam kajian tersebut mengkaji beberapa hal yang sangat merugikan masyarakat dalam kaitannya dengan monopoli kepemilikan media penyiaran.

“Monopoli kepemilikan media penyiaran pastinya berimbas pada monopoli bisnis yang jahat terhadap pelaku bisnis lainnya, penyalahgunaan wewenang ijin siaran yang diperoleh dan adanya bias kepentingan politik, serta perihal isi siaran yang sesuai kepentingan pemilik media.” Tutup jojo

sumber: tempodepok.co