Boedi Oetomo dan SI Mendukung Wajib Militer pada Perang Dunia I

“Seseorang yang adalah PCC Hansen. Dengan nama pena Boeka pada 1909 mempublikasikan artikel Indie Weerbaar di De Indische Gids tentang perang gerilya melawan penyerbu asing oleh milisi sukarela Jawa, di bawah komando orang Jawa,” tulis mereka.

Isu pembentukan Indie Weerbaar atau Pertahanan Hindia ditanggapi dingin oleh pemerintah Belanda, sebab mereka enggan melibatkan diri dalam Perang Dunia I dan memilih netral. Selain itu, mereka juga menilai bahwa pembentukan Indie Weerbaar akan memunculkan tuntutan dipenuhinya hak-hak politik warga pribumi di Hindia Belanda.

Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Boedi Oetomo dan Sarekat Islam untuk mendorong isu pembentukan Indie Weerbaar.

Boedi Oetomo yang berdiri pada 1908, sebagaimana ditulis oleh Harry Poeze dalam Di negeri penjajah: orang Indonesia di negeri Belanda, 1600-1950 (2008), pada tahun 1914 popularitasnya kurang menonjol di kalangan kaum pergerakan nasional.

Periode 1910-an adalah era mulai menggeliatnya Sarekat Islam (SI) yang dirintis oleh Haji Samanhudi dan dibesarkan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto. Selain kedua tokoh itu, SI juga punya sosok sentral seperti Abdoel Moeis dan Haji Agoes Salim.

“[Boedi Oetomo] melihat kampanye untuk mengadakan milisi pribumi itu sebagai wahana yang dapat dipergunakan untuk tampil kembali memimpin [pergerakan],” tulis Poeze.

Sementara di tubuh SI, isu milisi ditanggapi dengan beragam pendapat. Para pemimpin SI seperti Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis melihat celah penting dalam isu tersebut hingga mendukungnya. Namun, penolakan terjadi di kalangan buruh yang tergabung dengan SI. Kelompok buruh ini terkait dengan Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDV) yang didirikan Henk Sneevliet pada 1914.

Penolakan Indie Weerbaar juga terjadi di Priangan. Dalam Sejarah: Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia, Volume 1-6 (1991) disebutkan, para penolak itu tahu bahwa ide Indie Weerbaar berasal dari para pengusaha Belanda yang khawatir akan menyebarnya Perang Dunia I sampai ke Hindia Belanda. Bagi mereka, mendukung Indie Weerbaar berarti mendukung kepentingan para pengusaha Hindia Belanda yang tidak kalah jahatnya dengan pemerintah kolonial.

Golongan lain yang menolak Indie Weerbaar adalah peranakan Tionghoa. Leo Suryadinata dalam Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, 1965-2008 (2009) menyebutkan, alasan penolakan tersebut adalah ”mereka didiskriminasikan dan karena itu mereka merasa diperlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai orang asing.” Koran Sin Po menjadi corong penolakan tersebut.

Indie Weerbaar Ditolak

“Kampanye Boedi Oetomo (soal Indie Weerbaar) mendapat dukungan dari aksi yang dilancarkan perwira KNIL, WV Rhemrev pada juni 1916, untuk menegaskan bahwa kemampuan Hindia bertahan harus diperkuat,” tulis Poeze.

Lalu pada hari ulang tahun Ratu Belanda 31 Agustus 1916, wacana pembentukan Pertahanan Hindia semakin menguat.

Sejak 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda sebetulnya sudah punya tentara reguler yakni Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), yang terdiri dari orang-orang Eropa dan pribumi. Namun, mereka kerap dipersepsikan sebagai tentara bayaran sehingga dianggap kurang memenuhi kekuatan pertahanan jika Perang Dunia I semakin meluas.

Sebuah komite untuk Indie Weerbaar kemudian terbentuk dan berangkat ke Belanda untuk membicarakannya dengan Menteri Daerah Jajahan, Parlemen Belanda, serta Ratu Belanda. Mereka terdiri dari Pangeran Ario Koesoemodiningrat (perwakilan Prinsenbond alias Serikat Para Pangeran), Raden Toemenggoeng Danoesoegondo (Bupati Magelang yang mewakili Serikat Para Bupati), Mas Ngabehi Dwidjosewojo (Boedi Oetomo), Abdoel Moeis (Sarekat Islam); Fritz Laoh (Perserikatan Minahasa), dan Rhemrev (KNIL). Seorang pendukung politik etis terkemuka, yakni Hinloopen Labberton, juga mendampingi mereka.

Dalam catatan Poeze, Dwidjosewojo mengusulkan tentang pasukan milisi pribumi yang hanya bisa dibentuk oleh suatu badan yang disebut Perwakilan Rakyat Hindia Timur Belanda, yang memiliki wewenang membuat undang-undang. Abdoel Moeis sependapat dengan pemikiran wakil dari Boedi Oetomo tersebut.

Namun, usulan Dwidjosewojo adalah sesuatu yang mustahil diterima Kerajaan Belanda. Alhasil, Indie Weerbaar hanya berakhir sebagai wacana. Penolakan pemerintah Belanda lagi-lagi didasari oleh alasan bahwa mereka merasa tidak punya musuh, sehingga pembentukan milisi pribumi bukan hal yang penting.

Abdul Latief dalam Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G 30 S (2000) menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu anggota milisi yang diperbantukan di bawah KNIL, ketika balatentara Jepang akan mendarat di Hindia Belanda.

Untuk mendukung keberadaan milisi tersebut, sebuah kursus pelatihan perwira cadangan bernama Corps Opleiding voor Reserve Officieren (CORO) pun diadakan. Djatikoesoemo yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pertama, pernah mengikuti pelatihan ini.

Selain Djatikoesoemo, beberapa tokoh lain pun sempat bergabung dengan CORO, di antaranya Rachmat Moeljomisono Menteri Perdagangan dari NU; Abdul Haris Nasution yang kemudian menjadi KSAD dan Menteri Pertahanan; Tahi Bonar Simatupang mantan Kepala Staf Angkatan Perang era RIS; Alexander Evert Kawilarang pendiri Kopassus; Oejeng Soewargana yang merupakan tokoh penerbitan Indonesia, dan lain-lain.

Meski dibantu oleh milisi dan CORO, namun KNIL tak dapat mempertahankan Hindia Belanda dari serbuan Jepang. Selain milisi yang memang kurang terlatih, ketidakmampuan KNIL pun menjadi penyebab utama kekalahan.

Sebagai tentara reguler yang telah berdiri lebih dari seratus tahun, KNIL tidak terbiasa bertempur melawan angkatan perang modern. Mereka hanya jago membasmi perlawanan bersenjata rakyat yang hanya bermodalkan senjata tradisional.