Hamdan Zoelva dan Irman Putra Sidin Berikan Materi Konstitusi pada Pengurus SP/SB

Reaktor.co.id — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH menyampaikan materi kepada peserta Diklat Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, di Sentul Bogor, Rabu (4/9/2019).

Dengan materi berjudul ‘Perkembangan Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia’, Hamdan Zoelva yang juga pelaku Amandemen UUD 1945 menyampaikan, jika ada UU terkait ketenagakerjaan atau UU lainnya yang dirasakan bertentangan dengan Konstitusi dapat diuji oleh MK sebagai lembaga negara yang berwenang walaupun dibentuk MPR.

Peserta Diklat Konstitusional dari KSPSI

Selanjutnya, membawakan materi ‘Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara (anggota serikat pekerja) dalam UUD 1945’, Ahli Hukum Tata Negara Dr. Andi Irmanputra Sidin, SH, MH, menyebut bahwa hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Negara bukan saja yang tercantum secara tegas di dalam UUD 1945, melainkan yang juga secara implisit/tersirat yang kemudian ditegaskan melalui Putusan MK.

Hakim MK, Dr. Manahan Sitompoel berikan materi

Secara spesifik Irman menjelaskan, hak konstitusional pekerja/buruh menurut UUD 1945 juga terdapat dalam Basis Filosofis Konstitusional di antanya Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-IV: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia … untuk memajukan
kesejahteraan umum, … dan keadilan sosial”.

Dewa Sukma Kelana, SH, M.Kn, Sekretaris DPD KSPSI Banten yang juga Ketua DPD FSP LEM SPSI Banten tengah sampaikan pertanyaan kepada pemateri

Pada sesi berbeda, akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Ahmad Redi, SH, MH, menyampaikan materi ‘Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI 1945’. Ahmad Redi mengungkapkan perlunya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekitif sebab jika kekuasaan hanya dipegang satu orang atau badan, maka tidak akan ada namanya kebebasan. Yang terjadi adalah tirani kekuasaan.

Termasuk pula kekuasaan kehakiman. Jika tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka hakim potensial akan bertindak sewenang-wenang dan menjadi penindas.

Mantan Ketua MK, Dr. Hamdan Zoelva bersama Dewa Sukma Kelana

Materi terakhir disampaikan oleh Hakim MK, Dr. Manahan MP Sitompul, SH, M.Hum. Manahan menjabarkan aspek-aspek penting dalam hukum acara pengujian UU terhadap UUD 1945. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Manahan menerangkan, telah diuji ke MK kurang lebih 29 kali.

Manahan menunjuk tiga contoh Putusan MK terkait uji materi terhadap UU Ketenagakerjaan: (1) Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 (dikabulkan), (2) Putusan Nomor 117/PUU-X/2012 (ditolak), dan (3) Putusan Nomor 99/PUU-XIV/2016 (tidak dapat diterima). (AF/DSK)*

sumber: reaktor.co.id