Gubernur Kaltim Isran Noor Diberi Masukan Mengenai Payung Hukum Ibu Kota Baru RI

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Rakornas II KAHMI digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (30/8/2019).

Sejumlah tamu undangan hadir di acara Rapat Koordinasi Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung, hingga Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rakornas II KAHMI.

Dia pun turut mengapresiasi dengan pemilihan tema yaitu “Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Tema tersebut menurutnya sangat sesuai dengan visi misi Gubernur Kaltim Isran Noor.

Tak lupa isi yang menarik saat ini yakni pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Rencana pemindahan Ibu Kota belakangan ini ramai dibicarakan.

Daerah Kalimantan Timur terpilih sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan berlokasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Nah, Gubernur Kaltim Isran Noor mendapat masukan terkait rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Bumi Etam.

Terutama soal payung hukum yang menjadi landasan dimulainya rencana pemindahan tersebut.

Nah Gubernur Kaltim Isran Noor dapat masukan dari Gubernur Banten Wahidin Halim terkait payung hukum.

Sebaiknya kata beliau adalah keputusan MPR sebagai payung hukum.

“Memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-Undang,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor saat memberikan sambutan Rakornas II KAHMI di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (30/8/2019).

Telah resmi Ibu Kota Indonesia di Kaltim, atau Kalimantan Timur.

Penentuan ibu kota baru sudah keluar, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kontan, pengumuman Ibu Kota Indonesia di Kaltim tersebut pun mendapat respon terutama dari kalangan investor apartemen di daerah dekat ibu kota baru, yakni Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebuah iklan properti di kawasan Balikpapan, Kalimantan Timur dengan keterangan “Investasi terbaik di Ibu Kota Negara” muncul di Harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).

Waktu kemunculan iklan ini tepat sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019) siang di Istana Negara, Jakarta.

Tak mengherankan, kemudian muncul spekulasi pemerintah telah membocorkan pilihan lokasi ibu kota baru ke pihak swasta, sebelum mengumukannya secara resmi ke masyarakat.

Terlebih jika menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai sumber pembiayaan pemindahan ibu kota baru yang sebagian bukan berasal dari Negara.

Melainkan melibatkan investasi pihak swasta.

Namun, menanggapi hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai pihak yang banyak terlibat dalam proses pemindahan ibu kota negara ini.

Menolak anggapan yang menyebut Pemerintah telah membocorkan informasi kepada pihak swasta.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian ATR Harison Mocodompis kepada Kompas.com.

“Rasanya tidaklah,” kata Harison melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/8/2019).

Borneo Bay City, apartemen mewah di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur. (Dok Tribunkaltim.co)

Menurutnya, informasi tentang lokasi baru ibu kota diterima oleh semua pihak secara serentak saat presiden berbicara di hadapan media Senin siang.

“Penentuan ibu kota baru baru diketahui oleh masyarakat dan semua pihak setelah diumumkan oleh presiden,” ujar Harison.

Selebihnya, mengenai keberadaan properti baru di Kalimantan Timur yang diiklankan di media massa bukan berarti Pemerintah memberikan bocorannya kepada pihak pengembang swasta.

“Mungkin spekulasi bisnis si pengiklan saja,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sebagai pengembang dari Borneo Bay menjelaskan tentang iklan yang dipasangnya dalam 1 halaman penuh Koran itu.

Vice President Marketing APLN Anak Agung Mas Wirajaya menjelaskan penggunaan tagline “Investasi terbaik di ibukota negara” hanya menjadi trik promosi.

Meskipun sebelumnya, mereka juga sudah meyakini bahwa ibukota negara memang akan dipindah ke provinsi beribukota Samarinda itu.

“Kepala Bappenas Pak Bambang Brodjonegoro kan sering peresentasi di forum-forum bisnis, termasuk diundang oleh Asosiasi REI.

Nah dalam presentasinya itu, Pak Bambang menggambarkan kriteria-kriteria khusus.

Kami menyimpulkan, ini pasti di Kalimantan Timur,” ujar Agung pada Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Keyakinan itu semakin bertambah tatkala Menteri ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil tak sengaja menyebutkan Kalimantan Timur sebagai pengganti Jakarta, sebelum Presiden mengumumkannya.

“Pernyataan Pak Sofyan menambah keyakinan kami.

Dan kampanye iklan pun dipersiapkan secara khusus,” aku Agung.

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dinilai bakal mengutungkan pebisnis properti.

Apalagi jika perusahaan tersebut sudah mengembangkan bisnisnya di wilayah itu.

Contohnya PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) yang mengembangkan superblok Borneo Bay City melalui anak usahanya, yakni PT Pandega Citra Niaga (PCN).

Di atas lahan seluas 8,5 hektare dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, superblok Borneo Bay City terdiri atas tujuh menara dengan total 1.220 unit yang dibangun di atas mal lima lantai.

Kawasan superblok tersebut mengintegrasikan hunian, bisnis, dan perdagangan.

Di dalam kawasan Borneo Bay City terdapat tiga mal, apartemen Borneo Bay Residence, hotel bintang lima, nature park, dan gourmet tower.

“Kawasan ini dikembangkan dengan menggunakan design bertaraf Internasional dan dukungan teknologi yang membuat kenyamanan dan keamanan para penghuni apartemen terjamin. View apartemen yang menghadap ke selat Makassar membuat hunian ini juga makin bernilai,” jelas Paul Christian, Chief Executive Officer (CEO) Borneo Bay City dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

sumber: tribunnews.com