JAKARTA, SENAYANPOST.com — Pemerintah diminta segera menyusun payung hukum untuk menjamin pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
“Hanya perlu satu undang-undang untuk memastikan gagasan tersebut berjalan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Untuk itu pakar hukum tata negara ini mengusulkan pemerintah membuat Undang-Undang Rencana Pemindahan Ibu Kota.
“Harus ada regulasi, bagi saya wajib. Karena itu bagi saya pertama-tama harus ada paling tidak, Undang-Undang Rencana Pemindahan Ibu Kota. Jadi di-state di situ mengenai langkahnya, tahapannya, dan kewenanangan pemerintah yang bisa dilakukan,” kata Hamdan Zoelva.
Hamdan melanjutkan, pemerintah akan dengan mudah menyusun peraturan turunan lain yang lebih rigid. Seperti, peraturan pemerintah.
“Jadi itu yang paling penting. Kalau Undang-Undang DKI itu tidak terlalu penting, itu gampang itu nanti. Yang penting ada undang-undang yang mengatur harus berapa periode pelaksanaan, lalu kapan efektif pindah, lalu baru diubah UU DKI-nya,” kata dia.
Dalam undang-undang itu pula, kata dia, mesti diatur anggaran untuk pemindahan ibu kota. Sehingga, program ini menurut Hamdan, bisa dilanjutkan pemerintahan periode selanjutnya.
“Ini untuk menyelamatkan rencana pemindahan ibu kota sebagai program negara, maka harus dengan undang-undang,” sambungnya.
Hamdan kembali menegaskan, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan penyusunan payung hukum sebelum mengeksekusi rencana pemindahan ibu kota.
“Karena kalau enggak, bahaya. Sebab bisa mandek di tengah jalan. Kan di situ (undang-undang) nanti segala pengeluaran diatur,” tambah dia.
Hanya saja, Hamdan mengatakan penyusunan regulasi itu tetap masih harus melalui persetujuan DPR. Kendati begitu ia meyakini jika undang-undang telah dibuat maka ide pemindahan ibu kota ini bisa terwujud.
“Kalau saya setuju dengan pemindahan ibu kota ini, tapi kekuasaan kehakiman tidak harus di lokasi khusus,” kata Hamdan lagi.
Sebelumnya mengemuka pendapat bahwa pemindahan ibu kota ini harus didahului dengan pengajuan enam undang-undang. Anggota komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan kesimpulan ini berdasar hasil kajian yuridis komisinya.
Salah satu yang perlu direvisi adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI. (JS)
sumber: senayanpost.com
