Jakarta, CNN Indonesia — Pakar Hukum Tata Negara Hamdan Zoelva menilai wacana amendemen terbatas UUD 1945 dan ide menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) belum perlu dilakukan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut hingga saat ini belum ditemukan pasal-pasal dalam undang-undang dasar yang menghambat penyelenggaraan negara. Amendemen, lanjut Hamdan, hanya bisa dilakukan ketika ada norma yang genting untuk diubah.
“Artinya kalau tidak diubah, perjalanan negara ini akan sulit atau yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai tujuan negara,” kata Hamdan saat ditemui seusai peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (28/8).
Kendati demikian, Hamdan mengakui ada sejumlah aturan yang memang bermasalah. Namun itu ia temukan dalam undang-undang bukan di UUD 1945.
“Misalnya UU Pemilu kita yang terlalu liberal. Dan apa yang terjadi, bisa seiring sejalan dengan liberalisasi ekonomi. Sehingga lama-lama politik itu akan dikuasai oleh pemilik modal besar,” kata dia memberi contoh.
Hamdan menuturkan permasalahan yang ada saat ini bukan pada UUD 1945 atau perlunya GBHN, melainkan konsistensi pemerintah untuk menjalankan peraturan yang ada.
“Memang harus kita akui, sekarang ini kebijakan negara jangka panjang itu tidak diikuti, bukan tidak ada,” ungkap Hamdan.
“Kalau demikian, apakah itu persoalan GBHN? Kan bukan, itu persoalan konsistensi. Karena kan kalau masalah kekuatan mengikat, kekuatan mengikatnya Undang-Undang kan sama kuatnya dengan GBHN. Lalu di mana urgensinya (GBHN)?” sambung dia lagi.
Karena itu Hamdan menilai belum ada faktor yang membuat amendemen terbatas UUD 1945 dan lahirnya GBHN itu perlu dilaksanakan. Ia lebih melihat, wacana ini muncul bukan lantaran kajian terhadap aturan atau pasal yang bermasalah melainkan karena kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau sekadar keinginan, maunya begini, menurut kami begitu, ya susah. Karena kalau mengikuti maunya, maunya orang kan banyak,” kata dia.
sumber: cnnindonesia.com
