Jakarta: DKI Jakarta disebut bisa tetap menjadi daerah khusus jika pemindahan ibu kota benar-benar dilakukan pemerintah. Namun, penetapan daerah khusus memerlukan regulasi yang jelas.

“Daerah khusus itu terserah kebijakan momentum Undang-Undang. Asal itu dinyatakan dalam Undang-Undang tetap bisa jadi daerah khusus seperti sekarang ini,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat dihubungi medcom.id, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Menurut Zoelva, pemindahan ibu kota hanya memindahkan pusat pemerintahan. Artinya, status keistimewaan DKI Jakarta tak perlu dicabut.

“Pusat bisnis enggak bisa dipaksa (pindah). Kalau orang bisnis tidak mau pindah, enggak bisa dipaksa,” ucapnya.

Zoelva mendukung ibu kota terbagi menjadi dua. Kota pemerintahan berada di Kalimantan sedangkan kota bisnis di Jakarta.

“Bisa seperti itu nantinya ada ibu kota pemerintahan dan bisnis. Karena bisnis tidak bisa dipindah tergantung dari sisi pebisnis,” ujar dia.

Zoelva mengingatkan pemerintah untuk memikirkan secara matang tentang kota pemerintahan dan kota bisnis. Pemerintah bahkan perlu membuat aturan yang mengatur tentang pemindahan ibu kota.

“Banyak sekali aspek legal yang memiliki dasar Undang-Undang yang tidak bisa ditabrak begitu saja,” tegasnya.

(JMS)

sumber: medcom.id