Jakarta, Gatra.com – Menepis isu dan informasi tidak benar seputar sengketa lahan di Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT. Karya Citra Nusantara, PT KBN menggelar konferensi Pers “Menyelamatkan Aset Negara” yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 20 Agustus 2019.
Konferensi pers ini dihadiri Komisaris dan Direksi PT KBN serta perwakilan pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta. Kuasa Hukum PT KBN, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa beragam isu dan informasi tersebut sengaja dibuat untuk menyudutkan PT KBN.
Menurut Hamdan, dalil apapun, termasuk investasi, tidak dapat digunakan untuk mengambil aset negara secara tidak sah. Sehingga segala upaya hukum yang dilakukan PT KBN dalam rangka menyelamatkan aset negara yang ingin diambil alih pihak swasta.
“Apa yang dilakukan direksi PT KBN Persero sekarang ini adalah menjaga agar aset negara tidak dikuasai dan dimiliki secara tidak sah oleh swasta. Ada tuduhan menyebutkan PT KBN menggangu investasi swasta. Pihak PT KTU berteriak meminta bantuan agar melindungi usahanya.
Padahal hal itu hanyalah kedok untuk mengambil aset negara secara tidak sah,” kata Hamdan. Berbagai tuduhan pidana pun diterima Direksi PT KBN atas dugaan Korupsi dan Penipuan. Namun semua tuduhan sudah SP3 oleh pihak
Kepolisian. Maka, PT KBN kemudian meminta mengirimkan surat untuk meminta perlindungan presiden, wakil presiden, dan kementerian terkait, untuk melindungi aset negara terkait kasus sengketa pelabuhan Marunda tersebut.
“Alasan permintaan perlindungan kepada Presiden, agar ada perlindungan aset negara yang ingin direbut pihak swasta. Karena ini aset negara dengan nilai sangat tinggi. Kami minta atensi kasus jangan sampai aset ini lepas di luar BUMN yang ditunjuk,” kata Hamdan.
PT KCN merupakan usaha patungan untuk pengelolaan Pelabuhan Marunda pada tahun 2004 antara PT KBN dan PT Karya Teknik Utama (PT KTU) dengan komposisi saham 15% untuk PT KBN dan 85% PT KTU.
Sengketa lahan di Pelabuha Marunda ini kemudian dimenangkan oleh PT KBN melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tahap selanjutya adalah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung.
