PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) meminta perlindungan presiden, wapres dan kementerian terkait, untuk melindungi aset negara terkait kasus sengketa pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.
Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum, PT KBN menyebut bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Jokowo, untuk melindungi aset negara.
“Alasan permintaan perlindungan kepada Presiden, agar ada perlindungan aset negara yang ingin direbut pihak swasta. Karena ini aset negara dengan nilai sangat tinggi. Kami minta atensi kasus ini jangan sampai aset ini lepas di luar BUMN yang ditunjuk,” kata Hamdan, saat konferensi pers Menyelamatkan Aset Negara, di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Saat ini, lanjutnya, segala upaya hukum yang dilakukan PT KBN adalah dalam rangka menyelamatkan aset negara yang ingin direbut oleh swasta.
Diketahui, saham PT KCN terdiri dari PT KBN 15 persen dan PT Karya Teknik Nusantara (KTU) sebanyak 85 persen.
“Apa yang dilakukan direksi PT KBN Persero sekarang ini adalah menjaga agar aset negara tidak dikuasai dan dimiliki secara tidak sah oleh swasta,” kata Hamdan.
Penting bagi PT KBN, lanjut Hamdan, mengklarifikasi informasi yang salah yang sengaja dibuat untuk menyudutkan PT KBN.
“Ada tuduhan menyebutkan PT KBN menggangu investasi swasta. Pihak PT KTU berteriak meminta bantuan agar melindungi usahanya, padahal hal itu hanyalah kedok untuk mengambil aset negara secara tidak sah,” kata Hamdan.
Meski demikian, PT KBN, kata Hamdan, tetap membuka kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi.
“PT KBN akan tetap mendorong swasta yang beritikad baik. Untuk bisa berinvestasi,” katanya.
Seperti diketahui, sengketa tersebut saat ini masih tahap kasasi dan menunggu putusan Mahkamah Agung.
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Ahmad Sabran
sumber: wartakota.tribunnews.com
