by

Hamdan Zoelva: Amandemen untuk Kembalikan GBHN Tidak Urgen

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

KBR, Jakarta- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai tidak ada urgensi untuk memunculkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Sekarang ini kita punya Undang-Undang rencana jangka panjang pembangunan sampai 25 tahun. Itu mengikat seluruh lembaga negara, mengikat Presiden, mengikat DPR, mengikat siapapun, organisasi negara apapun, mengikat Pemda-Pemda, provinsi, kabupaten, dan kota. Apa bedanya GBHN dengan undang-undang itu?” kata Zoelva kepada KBR, Selasa (13/8/2019).

BACA JUGA:   15 September 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

“Lalu kalau kehendaknya GBHN itu berlaku 25 tahun sampai 50 tahun, apa bedanya dengan buat Undang-Undang rencana pembangunan jangka panjang 50 tahun?” tukasnya lagi.

Menurut Hamdan Zoelva, jika amandemen GBHN benar-benar diwujudkan, harus ada pihak khusus yang mengawasi.

“Jika MPR yang mengawasi GBHN, (MPR) akan memiliki kewenangan yang besar atau jadi lembaga tertinggi negara, artinya kembali lagi pada tahun 1960,” kata Zoelva.

BACA JUGA:   Pancasila Sudah Final Sebagai Ideologi Bangsa

Sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 untuk memuculkan GBHN ini dilontarkan oleh PDI-P. Wacana ini kemudian didukung oleh perwakilan sejumlah partai seperti PAN, PKS, serta beberapa orang menteri. 

Editor: Agus Luqman

sumber: kbr.id

News Feed