Dalam diskusi Sistem Pemilu oleh Jenggala Center pada Senin lalu, saya usulkan pemilu DPR/harus kembali menggunakan sistem proporsional tertutup dengan varian basis keterpilihan di daerah kabupaten/kota atau bagian kabupaten kota. Terlalu banyak dampak negatif (mudharat) dari Sistem proprsional daftar terbuka dgn keterpilihan suara terbanyak, uang jadi penentu, pemodal menguasai partai dan kebijakan, akibatnya korupsi politik terus merajalela, partai tdk berdaya, idiologi partai kabur ketimbang idiologi pragmatis, anggota dpr/d terpilih pun tidak lebih baik. Belum lagi tingkat kerumitan yg tinggi membuat pemilu tdk berkwalitas. Dengan proporsional tertutup pemilu jadi sederhana, pemilih tinggal coblos tanda gambar partai, caleg ditentukan melalui mekanisme internal partai yang diatur UU. Memang pada sisi lain partai harus ditata kembali menjadi badan publik yang wajib transparan dan dibiayai negara. Kalau mempertahankan pembiayaan partai sekarang ini, tidak mungkin publik/rakyat biayai partai, maka pembiayaan partai hanya dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu, partai tidak jadi milik publik tetapi milik kelompok dan orang tertentu yang memiliki modal sehingga terjadilah oligarkai di partai dan oligarki kekuasaaan rakyat banyak tertinggal. Ayo…sederhanakan pemilu kita
