by

SEMMI Dorong Pemerintah Membentuk Cyber Anti Pornografi

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

“Indonesia Darurat Penyebarluasan konten-konten Pornografi Diberbagai Sosial Media Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak Bangsa”

Oleh : Fifi Indaryani, S.H,. M.H
(Ketua Bidang Hukum & Ham PB SEMMI)

Tidak bisa dipungkiri bahwa dibalik manfaat internet, juga menimbulkan mudarat dan dampak yang mengkhawatirkan, mulai dari pornografi, kasus penipuan, dan kekerasan yang semua bermula dari dunia maya. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi infomasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Ketika pornografi menyebar maka terjadi desakan bagi yang mengonsumsinya untuk menyalurkan hasrat seksual. Jika terjadi secara terus menerus dan terbuka, akan menimbulkan bentuk-bentuk seks dengan kekerasan dalam jumlah lebih banyak dan lebih variatif. Berkembangnya pornografi di tengah masyarakat mengakibatkan meningkatnya tingkat asusila dan pencabulan.

Ditinjau dari aspek kausa kejahatan (cause of crime), pornografi adalah salah satu sumber dari kejahatan seksual (sexual crime). Oleh karena itu, untuk menekan angka kejahatan seksual maka terlebih dahulu harus menekan perkembangan pornografi. Kejahatan seksual akan menimbulkan kejahatan-kejahatan lain, seperti pembunuhan, perjudian, pemerkosaan, narkoba, dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan aduan masyarakat untuk kategori pornografi masih dominan. Sepanjang Oktober 2017, ada 585 aduan terkait pornografi dari total 1495 aduan yang diterima Kemenkominfo. Angka itu menambah total aduan seputar pornografi yang telah dihimpun oleh Kemenkominfo menjadi 775.339. Jumlah aduan kategori ini jauh melampaui kategori lainnya seperti isu suku, ras, agama dan antar golongan (SARA), penipuan, narkoba, perjudian, hingga radikalisme. Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) memaparkan saat ini ada 525 kasus pornografi dan kejahatan siber yang melibatkan anak-anak per september 2018.

Baru-baru ini publik tersentak dengan adanya kasus konten video vulgar dari youtuber Kimi Hime. Google telah memblokir tiga konten yang dinilai kemenkominfo telah melanggar asas kesusilaan. Atas permintaan kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pemblokiran atau penghentian (suspend) penayangan tiga video Kimi Hime kepada google yang merupakan induk usaha dari youtube. Namun, walaupun telah di blokir oleh Google video tersebut masih bisa diakses melalui virtual private network (VPN) secara bebas.
Sebenarnya bukan hanya youtuber Kimi Hime, banyak akun-akun lainnya yang dengan bebasnya membuat atau membagikan konten-konten yang sebenarnya telah melanggar kesusilaan atau setidak-tidaknya bahkan telah melanggar undang-undang tentang Pornografi. Bukan hanya di youtube, berbagai media sosial lainnya pun seperti instagram maupun facebook. Tingkah laku beberapa publik figur seperti halnya Artis, selebgram mapun konten creator lainnya terkadang cenderung tidak sesuai dengan tata susila maupun budaya di negara kita.

BACA JUGA:   PB SEMMI: "Tolak Relokasi Perusahaan Asing"

Beberapa akun sosial media milik beberapa artis maupun selebgram kerap kali mengunggah gambar-gambar atau video yang tidak layak untuk disebar kepada publik. Apalagi sosial media dapat dengan mudah diakses tidak terkecuali anak-anak maupun remaja. Tingkah laku para publik figur tersebut dapat dengan mudah ditiru atau berpengaruh khususnya terhadap anak-anak maupun remaja. Sadar atau tidak, kita seringkali menutup mata terhadap kejadian yang ada disekeliling yang sebenarnya menurut nurani kita hal tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan atau budaya di negara kita.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa struktur nilai dalam masyarakat Indonesia sarat dengan nilai-nilai kehidupan Timur, yang didominasi oleh ajaran-ajaran agama. Berbicara mengenai pornografi seringkali dibenturkan dengan kepentingan pribadi yang bertumpu pada hak asasi manusia (HAM) dengan kepentingan publik. Tentu saja setiap individu memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan namum kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain.

Bentuk-bentuk kehidupan sosial menentukan posisi individu serta hubungan-hubungan antar invidu dalam masyarakat. Di sebagian dunia, individu diterima sebagai entitas yang total dan mandiri sedang di belahan dunia lain bentuk-bentuk kehidupan sosial didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan harmoni. Dalam hal ini, individu inheren dalam suatu ikatan dan konteks sosial.
Di negara kita mengenai pornografi sudah ada peraturan yang khusus mengatur yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun keberadaan undang-undang ini sangat jarang diaplikasikan (tidak aplicable). Selain itu, pornografi juga didatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Didalam  Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281, 282, 283),  dan Buku III Bab VI KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532, 533, 535) sebenarnya sudah terdapat pengaturan mengenai pornografi yang berupa mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno.

Selain telah diatur dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga telah terdapat pengaturan tentang pornografi, dan Naskah rancangan KUHP nasional.

Melihat banyaknya undang-undang mengatur atau menyinggung mengenai pornografi seharusnya tidak ada lagi celah bagi para pelaku pornografi untuk lepas dari jeratan hukum. Namun faktanya, berbagai peraturan tersebut sangat jarang di gunakan atau penegakannya masih sangat kurang, padahal banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pengertian pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

BACA JUGA:   Selamat Atas Dilantiknya Pengurus SEMMI Cabang Pinrang, Sulawesi Selatan

Mengenai kasus Kimi Hime sebenarnya sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi karena telah melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan telah melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Seharusnya kedepan, Menkominfo lebih meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten yang sensitif dan yang mengarah kepada hal-hal yang melanggar kesusilaan karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya. Cyber Crime Bareskrim Polri juga harus lebih aktif dalam memerangi pornografi di berbagai sosial media khususnya akun-akun milik para publik figur dalam hal ini artis, selebgram dan para konten kreator lainnya. Agar terciptana ketertiban dalam menggunakan sosial media untuk menjaga moralitas dan etika kehidupan bangsa yang sudah semakin tergerus.

Khususnya penyebaran gambar-gambar dan video atau konten-konten lainnya melalui berbagai sosial media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Bahkan tak jarang beberapa artis mengupload atau mengekspose foto-foto Hot (melanggar kesusilaan) hanya untuk menaikkan popularitasnya. melihat sosial media dapat diakses oleh siapa saja tak terkecuali anak-anak. Padahal dampak negatif pornografi terhadap anak-anak, yang bisa saja membuat anak menjadi korban atau bahkan pelaku pornografi.

Di Indonesia tidak ada kekosongan hukum mengenai pornografi. bahkan  payung hukum khusus tentang pornografi  sudah ada dan pelanggaraan kesusilaan lainnya sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun pengaplikasian atau penegakannya masih sangat kurang. Jangankan dalam bentuk gambar, video maupun apa yang terlihat secara langsung bahkan suara dan bunyi pun jika yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai pornografi.

Oleh sebab itu, kami Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendorong pemerintah untuk membentuk Cyber Anti pornografi atau semacamnya yang bertugas khusus mengawasi penyebaran konten-konten pornografi dan pelanggaran kesusilaan karena semakin canggihnya teknologi sehingga pelaku pornografi juga melakukan aksinya dengan modus operandi yang semakin canggih pula. selain itu, agar fokus pencegahan dan penegakan hukum di bidang pornografi khususnya di dunia cyber lebih efektif dengan harapan agar kedepannya negara kita terbebas dari bahaya pornografi.

News Feed