Jakarta, SuaraSI.com – “Banyak negara yang gagal menerima demokrasi. Misalnya di timur tengah dan Amerika Latin,” ujar Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Dr. Hamdan Zoelva saat menjadi pemateri dalam diskusi dengan tema Ketukan Palu MK dari Kacamata Mantan Ketua MK yang diselenggarakan oleh HMI cabang Padang dan Majelis Daerah KAHMI kota Padang di Wisma HMI/KAHMI Sumatera Barat, Jalan Hang Tuah Nomor 158, Padang, Sumatera Barat, Minggu (28/7).
Alhamdulillah Indonesia, lanjut Hamdan, masih selamat sampai pemilu kelima. “Sejak pertama kali dilaksanakan pemilu pasca orde baru yakni tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019, Indonesia selamat dari turbolensi yang diakibatnya oleh proses demokratisasi,” tambah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 ini.
Hamdan mengatakan jika demokrasi tidak selesai setelah pemilu, tapi harus terus berjalan. “Berjalan dalam artian mengontrol dan mengawasi kebijakan. Karena demokrasi membutuhkan akuntabiltas,” tegas Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah/Pimpinan Pusat Syarikat Islam masa jihad 2015-2020.
Selain itu, kata Hamdan, demokrasi membutuhkan hukum dan peradilan yang independen. “Demokrasi tanpa hukum dan norma bisa menjadi tirani,” tukasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Hamdan, tidak hanya memastikan terjadinya rule of the law, tapi rule by law yakni hukum harus tegak. “Antara demokrasi dan hukum harus bergerak seiring. MK dibentuk sebagai the guardian of democracy. Harus diatur ketat dalam norma hukum dan etika,” ujar Hamdan.
Semua masalah itu ditimpakan kepada pengadilan. Proses pemilu yang banyak terjadi permasalahan karena prasyarat demokrasi belum terpenuhi sepenuhnya.
Sebagai salah seorang anggota panitia perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MK berdiri dilatarbelakangi bahwa hasil pemilu tahun 1999 belum bisa diputuskan oleh KPU. “Dan menjadi inspirasi atau ide dasar bagi MK untuk memutus hasil pemilu,” kata Hamdan.
Ia melanjutkan bahwa seluruh bagian pemilu dari awal sampai akhir membuat MK yang berwenang untuk memutuskan perkaranya.
“Banyak masalah yang seharusnya proses ditimpakan ke MK. Namun, pelanggaran TSM itu sebenarnya bagian dari Bawaslu yang mengadili dan MK hanya mempertimbangkan asumsi berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu,” tutup Hamdan dihadapan ratusan kader dan alumni HMI se-Sumatera Barat.
sumber: suarasi.com
