PB SEMMI Angkat Bicara Terkait Pemukulan dan Perusakan Organisasi SEMMI Bogor

Rilis Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)

“Pandangan Organisasi Pasca Pemukulan Kader dan Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bogor serta Atas Tuduhan Miring Terhadap Organisasi”

Beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 22 Juli 2019 yang lalu, teman-teman SEMMI dan PERISAI Cabang Bogor melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Bogor, Jawa Barat. Adanya aksi demontrasi tersebut karena teman-teman SEMMI Bogor menemukan adanya penyimpangan Tanda Daftar Usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola resto tersebut.

Imahalo yang disebut sebagai restaurant yang terpampang jelas pada neon box nya namun fakta yang ditemukan oleh teman-teman sangat berbanding terbalik. Faktanya resto Imahalo merupakan Tempat Hiburan Malam (THM) yang menampilkan atau mempertontonkan perempuan yang menari-nari dengan pakaian yang tidak senonoh (Sexy Dancer).

Hal yang demikian tentunya melanggar Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, Resto Imahalo juga menyediakan/memerjualbelikan minuman keras berbagai jenis yang diduga tidak memiliki Izin serta seringkali melewati batas waktu beraktifitas.

Tentunya teman-teman SEMMI dan PERISAI Cabang Bogor tidak serta merta menudingkan hal-hal demikian terhadap resto Imahalo tanpa disertai dengan bukti-bukti. Namun, sungguh sangat disayangkan tindakan Represif pihak Kepolisian pada saat teman-teman melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Bogor tersebut.

Berdasarkan keterangan teman-teman, bahwa mereka hanya menyuarakan aspirasinya tanpa melakukan tindakan anarkis namun tiba-tiba di dorong dan dipukuli oleh beberapa oknum Kepolisian. Tindakan beberapa oknum tersebut sungguh sangat disayangkan.

Aparat Kepolisian yang seharusnya mewujudkan keamanan/memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayomanan dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal demikian sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak Kepolisian seharusnya mempertemukan masing-masing pihak (melakukan mediasi), mengamankan, serta mengclearkan permasalahan yang ada bukan bertindak represif yang mengakibatkan adanya korban.

Selain itu adanya tulisan beberapa media online yang memberitakan lontaran tudingan yang tidak berdasar bahwa pihak SEMMI Bogor melakukan aksi demonstrasi karena tidak menerima atas pemecatan yang dilakukan oleh pihak pengelola Resto Imahalo terhadap beberapa teman dari pihak SEMMI cab. Bogor yang bekerja pada resto tersebut.

Lebih parahnya lagi, dalam pemberitaan tersebut, dituliskan bahwa teman-teman pihak SEMMI cab. Bogor pernah meminta sejumlah uang kepada pihak pengelola Resto Imahalo, dalam pemberitaan tersebut juga tidak menyebutkan identitas yang memberikan keterangan demikian.

Atas pemberitaan tersebut Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) tidak menerima atas tudingan yang tidak berdasar tersebut karena telah mencoreng nama baik organisasi. Hal demikian melanggar Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, diduga telah melanggar Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Dengan adanya hal demikian, maka kami dari pihak Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta agar

Pertama, Kapolresta Bogor Kota harus meminta maaf kepada SEMMI Cabang Bogor dan memberi sanksi kepada oknum-oknum aparat yang melakukan tindakan represif.

Kedua, meminta instansi terkait untuk segera menutup Imahalo Resto

Ketiga, meminta kepada media online yang memberitakan organisasi kami untuk mengklarifikasi dan menyebutkan narasumber yang menuding organisasi kami meminta uang kepada Imahalo resto karena telah melanggar kode etik jurnalistik.

Keempat, mendesak kepada aparatur kepolisian menindak narasumber yang memberikan keterangan palsu atau hoax dan ujaran kebencian kepada organisasi kami karena pelaku telah melanggar UU ITE, dan meminta kepada Imahalo resto untuk meminta maaf secara terbuka dan tertulis.

sumber: suarasi.com