JAKARTA, suaramerdeka.com – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, Jakarta, telah diajak melakukan perjanjian konsesi pelabuhan selama 70 tahun dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Namun jika tidak dibatalkan konsesi tersebut, maka akan berpotensi merugikan negara.
Hal itu dikatakan Immanuel Sitompul selaku pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johnny & Rekan (KJPP IJR) PT Sucofindo, lewat siaran pers, Kamis (27/6).
“Dari sisi mekanisme penilaian aset atau appraisal yang telah kami lakukan, maka dapat diprediksi potensi kerugian PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) senilai 55,8 trilliun rupiah,” kata Immanuel Sitompul.
PT KBN adalah perusahaan milik pemerintah. PT KBN sepakat membuat perusahaan bersama PT Karya Teknik Utama (KTU) dan diberi nama PT KCN.
Menurut kuasa hukum PT KBN, Hamdan Zoelva, pihaknya sudah membaca laporan yang diterbitkan KJPP IJR Sucofindo. Hamdan telah melakukan verifikasi informasi itu. “Memang seperti itu kondisinya. Saya sudah baca laporan dari Sucofindo, mereka KJPP independen. Jadi kalau mereka bilang rugi Rp 55 trilliun, berarti memang segitu potensi kerugiannya,” kata Hamdan Zoelva.
Hamdan menjelaskan bahwa PT KTU telah menodai investasi. Dia menjelaskan kronologisnya. Yakni PT Karya Teknik Utama (KTU) menjadi pemenang lelang yang diselenggarakan oleh PT KBN. Mereka sepakat membuat perusahan bersama yang diberi nama PT KCN. Menurut Adenddum III nomor: 001/ADD/SPKS/DRT.5.3/10/2014 proporsi sahamnya adalah 50 persen KBN dan 50 persen KTU.
“Proporsi saham ini telah disepakati kedua belah pihak dan disahkan dalam RUPSLB PT KCN namun sampai sekarang PT KTU tidak pernah melakukan penyetoran atas saham baik berupa uang ataupun bangunan Pier I hingga saat ini,” ungkap Hamdan.
“Selain belum menyetorkan kewajiban modal saham, PT KTU melakukan pembangunan pelabuhan Marunda tanpa izin dari PT KBN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik 26 persen saham PT KBN memerintahkan PT KTU untuk berhenti melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda karena tidak memiliki izin reklamasi dan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),” jelasnya.
Hamdan menambahkan, PT KTU sama saja mengambil aset negara. “Setelah dua kasus sebelumnya belum selesai, PT KTU ini buat masalah lagi. PT KCN dibawah kendali perintah PT KTU melakukan kerjasama dengan KSOP V Marunda tanpa persetujuan PT. KBN. Dalam perjanjian tersebut ada 2 pelanggaran yang dilakukan oleh PT KTU. Pertama merubah status pelabuhan Marunda dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum, kedua mengajukan sertifikat pengelolaan atas nama PT KCN.
Berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1992 status kawasan tersebut tidak boleh berubah, jika berubah maka harus atas nama PT KBN bukan PT KCN. Ditambah lagi perjanjian antara PT KCN dengan KSOP Marunda V itu selama 70 tahun. Sekarang memang hanya sewa tapi 70 tahun lagi, mereka akan menganggap bahwa pemiliknya adalah PT KCN, setelah 70 tahun orang akan lupa kalau pemilik resmi kawasan Marunda adalah PT. KBN. Ini namanya investasi yang pelan pelan mencuri aset negara,” ujar Hamdan.
Hamdan menegaskan bahwa skandal investasi PT KCN sudah batal demi hukum. “PT KBN sudah menang di PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara PT. KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset PT KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, serta batal demi hukum,” ujar dia.
Jadi apapun yang diucapkan PT KTU atau PT KCN kalau dasar hukumnya bukan Adenddum III dan Akta Perubahan maka jangan dipercaya. Mereka ngomong suka kemana mana, apalagi kalau sampai menyerang personal atau tokoh di PT KBN. Mereka sudah kalah di mata hukum, jadi cari cara lain untuk menang tapi di luar substansi kasus,” ujar Hamdan.
(Arif M Iqbal /CN19/SM Network)
sumber: suaramerdeka.com
