Politik Transaksional Buat Resah Kelompok Cipayung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dinamika politik di Indonesia semakin transaksional yang hanya diukur dari kemampuan finansial. Kondisi ini semakin menutup kesempatan para generasi muda potensial, termasuk para anggota Kelompok Cipayung, yang mempunyai komitmen utuh pada rakyat dan Negara Kesatuan Repunlik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, perlu berbagai upaya menghentikan politik transaksional dan tetap mengedepankan demokrasi Pancasila.

Demikian benang merah pendapat para alumni Kelompok Cipayung, saat acara Halalbihalal dan Silaturahmi Kebangsaan di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Pada acara ini, hadir antara lain deklarator Kelompok Cipayung yang juga mantan Ketua PB HMI Akbar Tandjung; Theo Sambuaga, Ahmad Basarah (PA GMNI); Febry C Tetelepta, Edward Tanari (PNPS GMKI); Hamdan Zoelva, Manimbang Kaharyadi (Presidium KAHMI); Leonardo Renyut, Paulus Januar (Forkoma PMKRI); lalu Ahmad Muqowan dan Yunus Razak (IKA PMII).

Untuk diketahui, Alumni Kelompok Cipayung terdiri dari Korps Alumni Himpuan Mahasiswa Islam (KAHMI), Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).

Lima organisasi kemasyarakatan ini yang mendeklarasikan Kelompok Cipayung pada 22 Januari 1972 di Cipayung, Bogor, Jawa Barat oleh Akbar Tanjung (Ketua Umum PB HMI), Abduh Padare (Ketua Umum PB PMII), Suryadi (Ketua Umum DPP GMNI), Kris Siner Key Timu (Ketua Umum Presidium PMKRI) dan Binsar Sianipar (Ketua Umum PP GMKI).

Deklarasi ini kemudian melahirkan tujuh kesepakatan yang dikenal dengan Indonesia yang Dicita-citakan.

Koordinator Presidium KAHMI Hamda Zoelva yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan fenemona politik transaksional terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Kondisi itu menyebabkan politik hanya ditentukan dari kemampuan finansial. Akibatnya, kader-kader muda potensial, termasuk dari Kelompok Cipayung, sulit masuk dalam dunia politik. Dinamika politik kebangsaan dan idealisme kerakyatan yang seharusnya lebih diutamakan.

“Demokrasi menjadi sangat liberal dan sistem politik dikendalikan oleh kekuatan ekonomi. Para aktivis dan kader-kader penerus bangsa yang sudah digembleng selama bertahun-tahun seakan-akan tidak mempunyai arti apa-apa,” tegas Hamdan.

Ahmad Muqowam selaku Ketua IKA PMII dan Leonardo J Renyut sebagai penasehat Forkoma PMKRI juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dalam dua dekade terakhir, politisi berkualitas yang biasanya lahir dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan Kelompok Cipayung semakin berkurang.

Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah terobosan agar mekanisme kaderisasi dan seleksi kepemimpinan bangsa dikembalikan lagi pada koridor yang benar. Jika tidak, politisi yang akan terjun dalam dunia politik lebih memilih mencari uang sebanyak-banyaknya atau cukup menjadi populer saja.

Ketua PA GMNI, Ahmad Basarah dan Ketua PNPS, Febry C Tetelepta menegaskan bahwa kader-kader dari elemen Kelompok Cipayung sangat mengedepankan komitmen kebangsaan sesuai Pancasila. Mekanisme pembinaan dan kaderisasi tersebut seharusnya menjadi salah satu cara melahirkan pemimpin bangsa masa depan.

“Kelompok Cipayung menjadi garda terdepan dalam menjaga negara Pancasila. Para deklarator yang menegaskan Indonesia yang Dicita-citakan pada 47 tahun lalu telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan yang sangat kuat,” ujar Basarah yang juga Wakil Ketua MPR.

Sudah saatnya, para kader Kelompok Cipayung ini harus semakin terlibatdalam meneruskan idealisme kebangsan dan komitmen kerakyatan. Adapun tawaran untuk mencegah politik di Indonesia semakin transaksional harus segera ditindaklanjuti. (jpnn)

sumber: fajar.co.id