by

Haul Soekarno ke-49, Dari Cap Pengkhianat Orba Hingga Abu Islam

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

JawaPos.com – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) TNI Budiman menyatakan, Presiden RI pertama Soekarno bukanlah seorang pengkhianat seperti yang dituduhkan oleh rezim orde baru (orba) pada masa lampau. Dia menegaskan nasionalisme pria berjuluk Sang Proklmator itu tidak seharusnya diragukan oleh siapapun.

“Tidak mungkin beliau pengkhianat. Beliau lah yang mencanangkan Pancasila,” kata Budiman di diskusi yang digelar PA GMNI dalam rangka Haul Soekarno ke-49 di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Tudingan Soekarno seorang pengkhianat semakin terbantahkan dengan keputusan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada pendahulunya itu.

Budiman juga mengungkapkan, ada pihak yang ingin merongrong Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa. Ancaman itu tak terlihat, tetapi dia yakin TNI-Polri pasti akan melawannya.

“Percayalah TNI dalam Sapta Marga, sumpah prajurit itu menyatakan kesetiaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu merupakan pegangan pokok yang harus dipertahankan setiap prajurit TNI baik udara, darat dan laut dan polisi dengan Tribratanya,” jelasnya.

Di tempat sama, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, juga menyatakan, Soekarno merupakan sosok yang memahami secara substansi aspek nasionalis dan Islam. Dua dasar pemahaman itu bahkan mengantarkan Presiden RI Pertama itu sebagai pemimpin yang lengkap dalam menyusun pondasi bernegara.

Hamdan menceritakan, pertama kali Soekarno digembleng tentang keislaman lewat Oemar Said Tjokroaminoto. Saat itu, Soekarno tinggal bersama dengan Tjokroaminoto selama lima tahun di Surabaya, Jawa Timur.

Selain itu, Tjokroaminoto bahkan menulis sebuah buku yang bersifat sosialisme Islam yang menjadi rujukan perjuangan Soekarno. Sebab, para pendiri bangsa tidak menyukai imperialisme dan kapitalisme. Namun, Hamdan mengingatkan bahwa sosialisme Islam sangat berbeda dengan sosialis Marxisme.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva Ingatkan DPR Jangan Intervensi Hakim MK dan Pengaruhi Perkara

“Tapi sosialisme berketuhanan. Inilah cikal bakal yang melahirkan Pancasila,” kata Hamdan.

Keislaman Soekarno semakin dalam ketika diasingkan ke Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh kolonial Belanda. Di situ Soekarno banyak membaca banyak literasi tentang Islam.

“Bacaannya hanya buku-buku Islam. Hanya hadis yang sahih riyawat Bukhari dan Muslim,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Lebih lanjut kata Hamdan, di situ Soekarno menyadari bahwa penerapan Islam oleh masyarakat Indonesia masih dangkal. Soekarno menyebutnya dengan abu Islam. Yaitu sebatas memahami praktiknya dengan kemenyan, serban dan jenggot.

Setelah pengasingan di Ende, Soekarno kemudian dilarikan ke Bengkulu yang akhirnya bertemu dengan Fatmawati. Di Bengkulu, kata Hamdan, Soekarno bergabung dengan Muhammadiyah dan sangat aktif di organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan itu.

Saat aktif di Muhammadiyah, Soekarno pernah protes dengan keras karena melihat tabir atau tirai penyekat yang membatasi shaf laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan penilaian Soekarno, kata Hamdan, hal itu ibarat abu Islam yang sebenarnya tidak penting menurut ajaran Islam.

“Tidak perlu tabir, itu betapa Bung Karno mengerti Islam dan substansinya,” pungkas Hamdan.

Sebelumnya, Ketua PA GMNI Ahmad Basarah menganggap pengakuan negara atas kekeliruan tuduhan terhadap Soekarno soal pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) belumlah tuntas. Bahkan hal itu sampai berimbas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dicap sebagai ‘PKI’ oleh sejumlah pengadu domba bangsa.

Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, awal mula Bung Karno dituduh anti-Islam lantara membubarkan partai Masyumi pada 1961. Padahal, dalam keppres pembubarannya sama sekali tak ada konsideran agama. Tapi lebih karena keterlibatan dalam pemberontakan PRRI. Hal sama juga diberikan terhadap Partai Sosialis Indonesia (PSI).

BACA JUGA:   Umi Eka Minta Restu ke Tuan Guru H Muhammad

Lalu pada TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, eksplisit dituduhkan Soekarno mendukung pembrontakan PKI, walau tuduhannya tak pernah dibuktikan secara hukum. Sebenarnya, ada salah satu konsideran pada TAP itu yang memerintahkan pemerintahan Orde Baru (Orba) memproses dan menyelidiki kebenaran tuduhan itu. Namun hingga wafatnya Bung Karno pada 1970, hal itu belum pernah dilakukan.

“Akibatnya, Bung Karno harus meninggal dunia dengan membawa beban berat bagi dirinya, keluarga, dan pengikutnya, karena dituduh mengkhianati negara yang dia dirikan, dan berkhianat pada kepemimpinan negara yang dia pimpin sendiri,” kata Basarah.

Basarah menuturkan, melalui Keppres 83/2012 tentang pengangkatan Bung Karno sebagai pahlawan nasional, barulah tuduhan itu diralat. Sebab salah satu syarat pemberian gelar itu adalah tokohnya tak pernah berkhianat kepada negara, sehingga tuduhan itu gugur demi hukum.

Adanya cap anti islam kepada Soekarno tak membuat para pengikutnya mendendam. Bahkan saat era orde baru Megawati Soekarnoputri dengan lantang meminta agar orba tak dihujat berlebihan supaya rekonsiliasi nasional terjaga.

Prinsip itu terjadi juga ketika Ruslan Abdulgani mendatangi Soekarno untuk meminta agar sang proklamator RI melawan. “Namun kata Bung Karno ke Cak Ruslan, biarlah penderitaan ini aku tanggung sendiri agar bangsa dan negaraku tak terpecah belah,” kata Basarah.

Dimas Ryandi

sumber: radarmadura.id

News Feed