Begitu juga Refly Harun. Pakar hukum ini juga ikut menyoal apa yang terjadi di pemilu. Beliau katakan jika terbukti bahwa Maruf Amin melanggar administrasi terkait dengan jabatannya di dua anak perusahaan BUMN, maka bisa didiskuaifikasi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Hamdan Zoelva, mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Menurutnya, MK berhak mendiskualifikasi paslon yang terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan kecurangan.
Konon kalimat Hamdan Zoelva ini mirip dengan apa yang pernah disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Tapi, itu dulu. Lima tahun lalu. Tepatnya tanggal 15 Agustus 2014. Sekarang? Yusril nampak sudah banyak berubah setelah jadi pengacara istana.
Selain dua pakar hukum di atas, muncul nama Abdullah Hehamahua. Masyarakat tak asing siapa tokoh yang satu ini. Mantan penasehat KPK, dan sosok yang dikenal bersih, religius dan berintegritas.
Cucu Patimura ini Jumat dua hari lalu bahkan sudah memimpin massa turun ke MK. Mengawal sidang MK agar para hakim bisa bersikap netral, jujur, adil dan memilihkan pemimpin untuk bangsa ini yang terbaik sesuai fakta-fakta hukum dan kewenangannya memutuskan di sidang MK.
Di tangan MK ini nasib bangsa sedang dipertaruhkan. Apakah Indonesia akan punya pemimpin yang berintegritas, atau sebaliknya, akan lahir keputusan yang memberi kesempatan kepada pemimpin yang akan mengesampingkan nilai-nilai moral dan hukum serta membuat negara ini akan makin terpuruk.
Beberapa tokoh masyarakat telah hadir dengan suara moralnya yang jernih dan lantang. Mereka bukan pendukung -dan tak ada kaitannya dengan- calon presiden dan wakil presiden manapun.
Tak ada urusannya dengan calon mencalon. Ini soal hukum. Ini soal moral. Ini soal komitmen. Ini soal nasib demokrasi dan bangsa kedepan. Ini juga soal masa depan kedaulatan rakyat.
Lalu, di mana tokoh-tokoh yang lain? Di mana Gus Solah? Di mana Din Syamsuddin? Di mana orang-orang hebat yang lain?
Banyak tokoh yang sesungguhnya prihatin terhadap situasi bangsa ini. Akan tetapi mereka hanya bicara di belakang panggung. Menggerutu dengan sesama teman. Kenapa?
Pertama, mungkin tak ingin diidentifikasi sebagai pendukung salah satu paslon. Polarisasi politik di Pilpres membuat masyarakat termasuk para elit dan tokohnya terbelah ke dalam dua kubu pendukung. Kalau gak dukung si A, berarti otomatis dukung si B.
Ini sungguh pemahaman yang menyesatkan. Sangat keliru! Indonesia ini isinya bukan hanya Prabowo dan Jokowi. Bukan hanya Maruf Amin dan Sandiaga. Bukan! Indonesia jauh lebih besar dari mereka.
Sekarang saatnya polarisasi itu dihilangkan. Hadirnya Emha Ainun Nadjib, Abdullah Hehamahua, Rafli Harus dan Hamdan Zoelva sedikit mulai menghapus polarisasi itu. Apalagi kalau kemudian Gus Solah dan Din Syamsuddin ikut hadir dalam menyuarakan kebenaran moral.
Disebut tokoh mestinya di depan. Tampil dan buat panggung untuk menyuarakan kebenaran. Suarakan keadilan. Gak boleh diam. Gak boleh takut. Gak boleh jadi pengecut. Kalau beraninya di belakang, itu mah bukan tokoh. Itu tukang cendol dan tukang cilok yang sedang obrolin politik di warung kopi. Hehehe… Terlalu keras nyindirnya ya? Sesekali!
Kedua, ada tokoh-tokoh yang punya sangkutan hukum. Tak siap diperkarakan. Tersandera oleh problem masa lalunya. Diam itu emas, kata mereka.
Ketiga, safety players. Cari aman. Tak mau berhadapan dengan risiko. Tak ingin dianggap dan dituduh sebagai tokoh garis keras dan radikal. “Toh nahi munkar itu tidak harus mengkritik. Tak harus ngomong ke media. Tak harus turun ke jalan. Banyak cara yang elegan dari pada itu semua”.
Begitulah cara tokoh-tokoh safety players melindungi sikap dirinya. Ujung-ujungnya: cari aman. Di sepanjang zaman, orang-orang seperti ini selalu ada. Cirinya? Gampang masuk angin!
Dalam situasi bangsa yang sedang memprihatinkan, dibutuhkan orang-orang seperti Emha Ainun Nadjib, Abdullah Hehamahua, Rafli Harun dan Hamdan Zoelva.
Orang-orang seperti ini harus selalu hadir di sepanjang sejarah dan tampil kedepan untuk memberikan peringatan bahwa sebuah negara harus dikelola dengan jujur dan berpihak pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.
Dan hukum harus betul-betul menjadi panglima sehingga keadilan dan kedaulatan rakyat terjaga, masa depan bangsa terarah dan tidak dimanipulasi oleh pihak yang kuat dan berkuasa, siapapun penguasa itu. [***]
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
