by

Refly Harun Pesimistis Gugatan BPN Dikabulkan MK: 99,99% Ditolak

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Pakar Hukum Tata Negara Dr Refly Harun meragukan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi akan dikabulkan.

Ia yakin hakim MK akan mengedepankan paradigma pembuktian secara kalkulatif dan paradigma kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Bila hakim MK mengacu pada 2 faktor tersebut, maka besar kemungkinan gugatan akan ditolak.

“Saya kadang-kadang pesimistis. Pesimisnya begini saya katakan. Kalau pilpres sudah sampai ke MK dan masih dua paradigma awal yaitu paradigma hitung-hitungan dan paradigma TSM, saya kira the game is over, selesai,” ujar Refly dalam diskusi bertema ‘Menakar Kapasitas Pembuktian MK’ di D’Cost VIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI, Fitra Arsil.

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Foto: ANTARA FOTO

Dalam paradigma kalkulasi hitung-hitungan, pihak pemohon harus dapat membuktikan selisih dalam pilpres tidak sah dengan menyertakan bukti form C1 yang sah. Namun, melihat selisih yang sangat besar, ia ragu MK dapat memeriksa jutaan form C1 dalam waktu yang singkat.

BACA JUGA:   Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta Meluluskan Doktor ke Tujuh

Sementara mengenai paradigma kecurangan TSM, semua kategori terstruktur, sistematis dan masif itu harus dapat dibuktikan di persidangan. Hal yang ia yakin juga sulit dibuktikan kubu BPN.

“Kalau kita pakai paradigma TSM yang kumulatif, barangkali juga the game over juga. Saya bisa mengatakan 99,99 persen permohonan itu akan ditolak,” ujar Refly yang pernah menjadi staf ahli salah satu hakim konstitusi ini.

Tapi ia yakin ada paradigma alternatif yang bisa dipakai. Berdasarkan Pasal 22 E UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, ia yakin dapat mempermudah MK untuk memutus.

“Proses penyelenggaraan pemilu itu haruslah konstitusional. Apa itu pemilu konstitusional? Pemilu konstitusional itu adalah pemilu yang sesuai dengan Pasal 22 E yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” jelasnya.

BACA JUGA:   Perlunya Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Bank Syariah dalam Moderasi Beragama di Indonesia

Dengan paradigma tersebut, BPN nantinya harus dapat membuktikan dalil-dalil yang mereka gugat ke MK.

“Misalnya, bukti tentang keterlibatan ASN, penggunaan APBN, atau program pemerintah yang didalilkan dalam (gugatan) 37 halaman. Saya masih pakai yang 37 halaman karena yang 37 halaman itu basis awal. Kalau bisa dibuktikan maka akan kita bisa tafsirkan ada terjadi un-equal playing field,” ucap Refly.

Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) rencananya digelar pada Jumat (14/6) di Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang perdana adalah pendahuluan, yakni pemeriksaan pendahuluan dan mendengarkan permohonan pemohon dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. BPN menegaskan gugatannya bertujuan agar Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi.

sumber: kumparan.com

News Feed