by

Kata Hamdan Zoelva MK Bisa Mengadili Sengketa Pilpres yang Sifatnya Administrasi

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

jpnn.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan MK bisa mengadili sengketa Pilpres yang sifatnya administrasi.

Menurut Hamdan, hal itu dilakukan apabila pemohon sudah mengajukan gugatan ke instansi terkait.

Ada beberapa institusi yang bisa memproses sengketa dalam Pemilu ini. Seperti DKPP dan Bawaslu yang mengadili soal etik serta pidana, kemudian PTUN yang memproses soal administrasi dan MK soal hasil Pemilu.

“Selama proses pemilu itu dalam hal pelanggaran administrasi maka diselesaikan dalam proses, bisa oleh Bawaslu dan bisa lanjut ke PTUN dan bahkan bisa sampai ke MK,” katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

MK, kata Hamdan, punya wewenang memproses kesalahan administrasi asalkan gugatan Prabowo – Sandi selaku pelapor tidak digubris di Bawaslu ataupun PTUN.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK : Negara Kita Negara Macam Apa

“Maka itu adalah pintu masuk MK boleh menilai lagi kasus pelanggaran yang administratif itu,” jelas dia.

Meski begitu, Hamdan tidak ingin mengomentari lebih jauh kasus sengketa Pilpres antara Prabowo – Sandi dengan KPU di MK. Dia menilai proses di MK biarlah menjadi wilayahnya para hakim.

“Karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan bagaimana hukum acaranya yang sekarang ini. Kalau hukum acara yang dulu ada proses perbaikan kalau hukum acara yang ini, saya tidak melihat ada perbaikan,” tandas dia.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Ma’ruf) Arya Sinulingga menganggap revisi gugatan Tim Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sarat akan rasa takut.

BACA JUGA:   29 September 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

Terlebih, kata Arya, revisi itu memasukkan keberatan terhadap jabatan KH Ma’ruf Amin sebagai dewan pengawas di BNI Syariah dan Syariah Mandiri.

“Ya, ini, mereka cari-cari karena tahu kalah. Kan lucu ujung-ujungnya ngomongin BUMN. Masak Pilpres kita akhirnya berdebat soal anak perusahaan BUMN ini bukan? Kan lucu,” kata Arya saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Politikus Perindo ini menilai hal itu terlalu mengada-mengada. Sebab, yang memutuskan hal itu BUMN atau bukan adalah bagian administrasi yang tanahnya tidak di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara MK hanya melihat penggugat membuktikan suara.

“Jadi pasti gagal itu urusan administrasi. Mereka kalau mau lari ke PTUN,” jelas dia. (tan/jpnn)

sumber: jpnn.com

News Feed