by

Hamdan Zoelva Kasih Bocoran ke Hakim MK, Ini Isinya

Print Friendly, PDF & Email

jpnn.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan MK bisa mengadili sengketa Pilpres yang sifatnya administrasi.

Menurut Hamdan, hal itu dilakukan apabila pemohon sudah mengajukan gugatan ke instansi terkait.

Ada beberapa institusi yang bisa memproses sengketa dalam Pemilu ini. Seperti DKPP dan Bawaslu yang mengadili soal etik serta pidana, kemudian PTUN yang memproses soal administrasi dan MK soal hasil Pemilu.

BACA JUGA:   Ideologi Pancasila Tapi Praktik Kapitalisme Liberal, Ini Kata Hasto

“Selama proses pemilu itu dalam hal pelanggaran administrasi maka diselesaikan dalam proses, bisa oleh Bawaslu dan bisa lanjut ke PTUN dan bahkan bisa sampai ke MK,” kata Refly dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

MK, kata Hamdan, punya wewenang memproses kesalahan administrasi asalkan gugatan Prabowo – Sandi selaku pelapor tidak digubris di Bawaslu ataupun PTUN.

BACA JUGA:   Khawatir Hidupkan Lagi Ajaran Komunisme, Syarikat Islam Tolak RUU HIP

“Maka itu adalah pintu masuk MK boleh menilai lagi kasus pelanggaran yang administratif itu,” jelas dia.

Meski begitu, Hamdan tidak ingin mengomentari lebih jauh kasus sengketa Pilpres antara Prabowo – Sandi dengan KPU di MK. Dia menilai proses di MK biarlah menjadi wilayahnya para hakim.

sumber: radarmalang.id

News Feed