TRIBUNWOW.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013/2015, Hamdan Zoelva menanggapi soal adakah kemungkinan kecurangan isu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diangkat oleh Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di sengketa Pilpres 2019 dibuktikan.
Hal ini dikutip TribunWow.com dari program Kompas Tv, Aiman, Jumat (31/5/2019).
Mulanya Hamdan menuturkan bahwa seorang yang mengajukan gugatan adanya TSM, harus membuktikan minimal separuh dari tempat pemungutan suara yang terindikasi terjadi TSM.
“Dalam sistem hukum pembuktian kita, siapa yang mendalilkan bahwa ada kecurangan secara TSM, maka dia harus membuktikannya itu bukan hal yang gampang. Mengapa? Karena bedanya lebih dari 10 juta, kira-kira diberapa puluh ribu TPS,” ujar Hamdan.
“Karena harus dibuktikan di 10 juta TPS itu kalau memang ada pelanggaran, atau setengah 5 juta. Bila bisa membuktikan di 5 juta pemilih, kalau ada buktinya majukan di MK,” ucapnya.
Lantas saat ditanya Aiman apabila Kubu 02 berhasil membuktikan, apakah akan dicetuskan pemenangnya kubu 02, Hamdan menuturkan hal itu mungkin saja terjadi.
“Bisa saja tergantung pertimbangan MK.”
Namun kembali ia mengatakan hal itu akan sulit sekali melihat tidak begitu banyak suara di daerah yang timpang di satu kubu.
“Itu sangat sulit sekali, tidak gampang. Ini kan hampir di seluruh Indonesia, ini suaranya kan tidak ada yang sangat timpang betul, kecuali di NTT, di Sumatera Barat, ada Aceh ada di berbagai daerah yang sangat jauh, jadi plus minusnya suara ya hampir sama saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Hamdan juga mengatakan ada satu sengketa Pilkada dengan kasus TSM, yaitu di Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.
Saat itu hanya ada dua paslon, dan telah ditetapkan pemenangnya, namun tiba-tiba MK memutuskan mendiskualifikasi pemenang lantaran terindikasi TSM dan memberikan kemenang kepada paslon lainnya.
“Karena TSMnya di seluruh kabupaten, kalau diulang juga terjadi hal yang sama. dan pelanggar itu tidak bisa ditolerir, karena kekhawatirannya sedemikian pelanggaran besar dan pemilu yang didesain dengan cara pelanggaran akan bagaimana makanya MK mendiskualifikasi,” tuturnya.
“Dan satu-satunya kasus itu, putusan demikian hanya satu itu sepanjang sejarah MK,” pungkasnya.
Argumentasi BPN di MK
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga membeberkan 5 argumentasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan kecurangan pada gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam program ‘Catatan Demokrasi Kita’, dikutip TribunWow.com dari saluran Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (28/5/2019).
Refly mulanya menuturkan ada dua aspek yang diajukan BPN ke MK.
Yakni ada aspek kualitatif dan kuantitatif.
Ia lantas mencatat ada lima argumentasi yang diajukan BPN ke MK.
“Saya catat ada 5 argumentasinya, pertama adalah penggunaan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau dana pemerintah untuk memenangkan calon 01,” ungkapnya.
“Yang kedua, soal netralitas aparat dalam hal ini kepolisian dan intelejen, yang ketiga penyalahgunaan birokrasi dan BUMN (Badan usaha milik negara).”
“Yang keempat restriksi media, menyebut ILC, kok enggak tayang Indonesia Lawyers Club, yang kelima mengenai penyalahgunaan dan diskriminasi dalam penegakan hukum, kok cuma kubu 02 saja yang ditangkap-tangkapi, kubu 01 kok enggak ditangkap,” tutur Refly.
Refly kemudian menjelaskan hal inilah yang harus dijelaskan satu persatu oleh BPN kepada hakim MK.
“Nah ini yang mereka masalahkan sebagai hal yang dianggap berpengaruh terhadap hasil pemilu, pertanyaan saya memang ada dua hal yang harus dilakukan oleh kubu 02 ini,” jelas Refly.
“Pertama membuktikan kalau 5 hal itu memang terjadi.”
Ia juga memberikan komentar mengenai bukti link berita yang juga diajukan BPN ke MK.
“Dan memang link berita tidak bisa berdiri sendiri, memang harus ada bukti-bukti lain yang kikih,” pungkasnya.
“Kalau membuktikan bukti-bukti satu-satu kejadian bisa, tapi kalau TSM, agak susah. Tetapi saya ingin mengatakan saya berbaik sangka, mungkin tim hukumnya sedang mengumpulkan fakta dan data.”
“Kalau ini terbukti, pertanyaan terbuktinya ini derajat terbuktinya itu, kalau derajat mampu menggedor bukti TSM, maka peluang ada, kalau tidak mampu menggedor, maka peluang tentu kecil sekali,” ungkap Refly.
(TribunWow.com)
sumber: tribunnews.com
