by

KAHMI Desak Presiden Jokowi Bentuk TPF Terkait Aksi 22 Mei

Print Friendly, PDF & Email

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi insiden kerusuhan di sekitar Gedung Bawaslu RI pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Koordinator Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Hamdan Zoelva, mengungkapkan bahwa TGPF tersebut harus beranggotakan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat yang independen dan berintegritas.

Zoelva menyampaikan bahwa pihaknya mengutuk keras aksi kerusuhan dan kekerasan yang telah mengakibatkan munculnya korban, baik meninggal maupun luka-luka dalam insiden kerusuhan itu.

“Guna mengungkap fakta dan bukti serta merekomendasikan langkah-langkah penanganannya demi tegaknya hukum dan perlindungan HAM,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Selain itu, lanjut Zoelva, pihaknya juga meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turut menyelidiki insiden itu dengan teliti dan cermat.
“Mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran HAM, serta segera mengambil sikap dan langkah proaktif untuk membela dan menegakkan HAM,” ujarnya.

BACA JUGA:   Eks Ketua MK Semprot Mendagri Tak Punya Wewenang Berhentikan Kepala Daerah!

Kemudian, Zoelva mengatakan, aparat penegak untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan, termasuk aktor intelektual yang menjadi dalang kerusuhan tersebut.

Menurut Zoelva, semua aktor intelektual dan pihak yang mendanai kerusuhan tersebut harus diproses secara tangkas, transparan dan berkeadilan sesuai hukum yang berlaku.

Belajar dari peristiwa kerusuhan 21-22 Mei itu, Zoelva pun mengimbau para elite politik, tokoh masyarakat dan para koordinator lapangan kegiatan aksi damai untuk lebih selektif, cermat dan senantiasa waspada agar tidak mudah disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK : Anies dan HRS Tak Bisa Dipidana Pakai UU Karantina

“Yang menodai, menciderai aksi damai yang menuntut hasil pilpres yang jujur dan adil,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Selanjutnya, Zoelva menambahkan, pihaknya juga mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera memproses dan memberi sanksi tegas terhadap oknum aparat kepolisian yang telah bersikap over acting dan tidak disiplin dalam menangani aksi damai sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa.[]

Editor: Deni Muhtarudin

sumber: akurat.co

News Feed