by

KAHMI Desak Komnas HAM Investigasi Kerusuhan 21-22 Mei

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mengutuk keras aksi kerusuhan dan aksi anarkis yang sudah mengakibatkan munculnya korban, baik meninggal maupun luka-luka dalam aksi di depan Gedung Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 21-22 Mei lalu.

MN KAHMI meminta untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginvestigasi kejadian tersebut.

“Mendesak Komnas HAM utk melaksanakan investigasi secara komprehensif kepada pihak-pihak yang melaksanakan aksi anarkis kepada nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran HAM, serta cepat mengambil sikap dan langkah proaktif untuk membela dan menegakkan HAM,” kata Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (27/5/2019).

MN KAMHI juga meminta untuk aparat penegak untuk menyelidiki tuntas pihak pihak yang terlibat dalam kerusuhan, termasuk aktor intelektual yang jadi dalang kerusuhan tersebut.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK Sebut Seakan-akan Negara dalam Keadaan Darurat, Ini Penjelasannya

Menurut Zoelva, Seluruh aktor intelektual dan pihak yang mendanai kerusuhan tersebut mesti diproses secara tangkas, transparan, dan berkeadilan sesuai hukum yang berlaku.

Desakan juga disampaikan untuk Presiden supaya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang beranggotakan akademisi dan tokoh-tokoh masarakat yang independen dan berintegritas.

“Untuk mengungkap fakta dan bukti serta merekomendasikan langkah-langkah penanganannya untuk tegaknya hukum dan penjagaan HAM,” ucap Zoelva.

Belajar dari kejadian kerusuhan 21-22 Mei, Zoelva meminta para elite politik, publik figur masarakat dan para koordinator lapangan aktifitas aksi damai untuk lebih selektif, cermat dan selalu waspada supaya tidak mudah disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Yang menodai, menciderai aksi damai yang menuntut hasil pemilihan presiden yang jujur dan adil,” kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

KAHMI mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Jend. Polisi Tito Karnavian cepat memeroses dan memberi sanksi tegas kepada oknum aparat kepolisian yang sudah bersikap over acting dan tidak disiplin dalam menangani aksi damai sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Koreksi atas Tweet Sebelumnya, PSBB Termasuk Kekarantinaan Kesehatan

“Meminta semua pimpinan media massa supaya lebih obyektif dan berimbang dalam menyajikan berita, khususnya dalam menyampai realitas yang sejatinya soal korban jiwa dan faktor-faktor yang menyebabkannya,” katanya.

Zoelva menginstruksikan semua pimpinan KAHMI di seluruh level kepemimpinan (majelis Wilayah dan majelis daerah) untuk mencermati Kemajuan situasi di daerah masing-masing dan mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan untuk memperkuat sinergitas dan Glosarium strategis dengan segenap elemen masarakat di daerah.

“Hal ini penting supaya peran strategis dan solutif datang dalam untuk menuntaskan permasalahan bangsa,” katanya.

(dam)

sumber: wartabatavia.com

News Feed