FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketegangan politik yang terjadi beberapa hari terakhir membuat Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang menyikapinya.
JK juga berharap masyarakat dapat membedakan antara pengunjuk rasa dan pelaku ricuh dalam aksi massa setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019.
“Dalam kejadian di Ibu Kota ini, tentu kita harapkan masyarakat lebih tenang dan sesuai dengan aturan kepolisian bahwa kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dengan pelaku ricuh,” kata JK usai mengundang sejumlah tokoh untuk melakukan pertemuan secara tertutup di Kediaman Dinas Wapres di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (24/5/2019) malam.
Politisi senior Partai Golkar ini juga mengemukakan aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu memang tidak dilarang, namun ia meminta masyarakat yang turut serta dalam aksi itu melakukannya secara tertib dan damai.
Selain itu, ia menegaskan bagi warga yang sengaja menciptakan kericuhan di tengah aksi unjuk rasa sudah layaknya untuk ditindak aparat. Lantaran itu, JK juga menegaskan kepada aparat kepolisian dan TNI untuk tidak segan bertindak.
“Untuk unjuk rasa yang damai, itulah sesuai dengan aturan; tapi untuk perusuh, juga ada aturan dari polisi yang dibantu oleh TNI untuk bertindak tegas; karena pengalaman kita perusuh itu punya efek negatif,” katanya.
Masyarakat dan para pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga juga diminta untuk bersabar menunggu proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan diajukan paslon tersebut.
“Kita harapkan juga menunggu hasil MK yang baik. Semua, kita sudah mendengarkan aspirasi itu, dan kita mengharapkan yang baik. Itulah harapan kita semua,” ujarnya.
JK melakukan pertemuan tertutup dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan ahli hukum tata negara di Kediaman Dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam, mulai dari pukul 20.30 WIB hingga 23.30 WIB.
Hadir dalam pertemuan itu mantan wapres Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan ketua MK Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Din Syamsuddin, Agus Widjojo, Amirsyah Tambunan, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara)
sumber: fajar.co.id
