Jakarta, Beritasatu.com – Para tokoh bangsa mendukung langkah tegas dari kepolisian terhadap para perusuh dalam aksi demonstrasi selama dua hari pasca-penetapan hasil Pemilu 2019 Selasa (21/5/2019) lalu.
Para tokoh berpandangan bahwa aksi demonstrasi merupakan aktivitas demokratis yang dilindungi Undang-Undang, tetapi aksi kerusuhan sama sekali tidak dibenarkan. Para perusuh harus ditindak tegas agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat.
“Untuk para perusuh tentu ya ada aturan untuk polisi yang dibantu oleh TNI untuk bertindak tegas,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) usai memimpin pertemuan para tokoh di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
Hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie.
Tampak pula mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PAN-RB Syafruddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.
JK mengutip pernyataan pihak kepolisian bahwa ada dua kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa. Ada kelompok yang memang berniat melakukan unjuk rasa damai, tetapi ada juga kelompok yang sudah punya niat untuk berbuat rusuh.
“Kita harapkan masyarakat tenang dan sesuai dengan laporan kepolisian bahwa kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dengan perusuh. Kita punya pengalaman perusuh tentu mempunyai efek negatif,” jelas JK.
Para tokoh mengharapkan masyarakat bisa mengikuti aturan yang ada dalam menyampaikan aspirasi jika ada protes. Pasangan Calon (Paslon) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah memilih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas ketidakpuasan hasil Pemilu. Masyarakat harus menunggu proses di MK dan siap menerima apapun keputusan yang terjadi.
“Kita semua harus menunggu hasilnya dan mengikuti seluruh proses sesuai aturan hukum,” tutup JK.
