Jakarta, – Untuk memperingati hari Kebangkitan Nasional sekaligus menjaga kedaulatan bangsa pasca pemilu 2019, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyelenggarakan Simposium Kebangkitan Mahasiswa Nasional dengan tema ‘People Power Bukanlah Jalan Pintas untuk Mencapai Demokrasi dan Kemerdekaan Sejati’ di Padjajaran Suite, Bogor, Selasa (21/5).
Acara simposium yang menghadirkan lebih dari 50 perwakilan perguruan tinggi se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, Bekasi) ini, menghasilkan 7 kesepakatan yang diambil SEMMI yakni soal komitmen mahasiswa dan pemuda tetap bersama dalam bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia.
Tak hanya itu, mereka juga sepakat menghormati keputusan yang ditetapkan konstitusi dan mendorong dilakukannya rekonsiliasi usai Pemilu 2019 dangan mengajak seluruh elemen masyarakat serta para elit untuk menerima keputusan.
Selain itu, mereka menolak segala upaya yang destruktif, mendukung proses demokrasi yang jujur dan adil dan menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar SEMII Bintang Wahyu Saputra mengatakan, para mahasiswa tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah akibat orang-orang tak bertanggung jawab.
“Persatuan bangsa lebih penting dari apapun di tengah panasnya suhu politik saat ini,” ujarnya.
Bintang menambahkan jika kita semua menginginkan pemilu yang jujur dan adil. “Kepentingan mahasiswa bukan kepentingan alat poltik, kepentingan mahasiswa merupakan kepentingan rakyat Indonesia,” tutur Bintang.
Atas dasar itu, lanjut Bintang, SEMMI menolak gerakan people power dan meminta mahasiswa tidak ikut dalam gerakan tersebut.
Ia menegaskan jika perwakilan mahasiswa dari dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) ini tidak akan terlibat dalam aksi 22 Mei karena tidak berada dalam blok pasangan calon manapun. “Pihak-pihak yang tidak puas diharapkan bisa mengambil jalan konstitusional dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Bintang menilai untuk memberikan pendapat dijamin Undang-undang, tapi jangan merusak demokrasi dengan cara-cara yang inkostitusional. “Jalan demokrasi yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan konstitusi yang ada, itulah yang kami anjurkan,” tambah Bintang.
Untuk memassifkan gerakan yang dibuat, Bintang berujar SEMMI akan melakukan aksi untuk menyampaikan mandat rakyat yang poin-poinnya berasal dari hasil simposium.
“Kami akan tetap aksi, tetapi bukan yang besok (22 Mei, red) karena sudah dikooptasi paslon. Kami ingi bergerak tapi di luar 01 dan 02. Ini kepentingan dan aspirasi rakyat, yang akan kami berikan kepada pemerintahan 2019-2024 terpilih kelak,” tutupnya.(*)
sumber: redaksijakarta.com
