PARA mahasiswa dari 50 kampus se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan pemuda dari OKP (organisasi kepemudaan), yang tergabung dalam Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Semmi), menggelar simposium di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/5) malam.
Simposium yang bertema ‘Kebangkitan Mahasiswa Nasional’ di Hotel Pajajaran Suites, di kawasan Bogor Nirwana Residance, Kota Bogor, itu mengeluarkan tujuh mandat atau kesepakatan.
Ketujuh butir kesepakatan itu yakni, mereka, para mahasiswa dan pemuda Indonesia tetap bersama dalam bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bahasa yang satu, bahasa indonesia. Dan tanah tumpah darah air satu, tanah air Indonesia, tanpa adanya perpecahan.
Kedua, mereka para mahasiswa dan pemhda Indonesia menyatakan, menghormati segala keputusan yang ditetapkan oleh konstitusi di Indonesia.
Di butir kesepakatan ketiga, mereka, para mahasiswa dan pemuda Indonesia mendorong terjadinya rekonsiliasi pascapilpres 2019.
Keempat, mereka, para mahasiswa dan pemuda Indonesia meminta seluruh elemen masyarakat dan elite politik untuk menerima segala keputusan berdasarkan kedaulatan rakyat.
Bila mana terjadi ketidakpuasan, pihaknya juga mendorong seluruh yang berkepentingan selalu tetap menjalankan mekanisme hukum yang berjalan di negara ini.
“Kelima, kami, mahasiswa dan pemuda Indonesia menolak segala bentuk upaya, destruktif terhadap bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum PB Semmi Bintang Wahyu Saputra.
Di butir keenam, kami, lanjutnya, mahasiswa dan pemuda Indonesia mendukung proses demokrasi yang adil jujur dan damai.
Dan di butir terakhir, para mahasiswa dan pemuda Indonesia menjunjung tinggi, kedaulatan Indonesia secara utuh.
Bintang mengatakan, bahwa apa yang tertuang dalam kesepakatan atau mandat itu, merupakan pandangan umum mahasiswa di hari Kebangkitan Nasional.
“Selain itu, hari ini kita mencapai puncak dari pesta demokrasi lima tahunan. Apalagi terkait dengan isu-isu yang miring 22 (Mei). Jadi para mahasiswa di sini berkumpul untuk menyatakan sikap dalam satu pandangan umum dan satu kesepakatan bersama,” ungkapnya.
Kegiatan saat itu dilakukan, lanjutnya, sebagai sikap karena pihaknya tidak ingin bangda ini terpecah belah satu sama lain.
Soal isu people power yang saat ini di ganti oleh kedaulatan rakyat, mahasiswa atau pihaknya memandang itu bukan jalan pintas demokrasi.
“Kalau menurut kami tentunya kami dalam kebebasan pendapat, memberikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Bagi pihak-pihak yang sebenarnya tidak puas terkait hasil pemilu, people power ini bukan jalan untuk demokrasi sebenarnya. Jalan demokrasi yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan konstitusi yang ada, itulah yang kami anjurkan,” ungkapnya.
Dia menyatakan, pihaknya tetap pada prinsip, bahwa mahasiswa tidak dalam blok A maupun blok B, karena mahasiswa mempunyai kepentingan yaitu kepentingan rakyat Indonesia.
“Oleh karena itu kami juga akan menyarankan kepada seluruh mahasiswa jangan terlibat pada 22,” pungkasnya. (OL-1)
sumber: mediaindonesia.com
