Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 harus dievaluasi. Ia bahkan menyarankan agar pesta demokrasi itu disederhanakan seperti Pemilu 1999.
“Saya setuju dievaluasi, tapi tidak diubah pemilu serentak itu, tetap. Bagi saya, kita sederhanakan pemilu itu seperti Pemilu 1999. kita pilih saja partai politiknya, artinya kita menggunakan sistem tertutup,” ujar Hamdan dalam acara diskusi publik membahas tantangan MK menghadapi sengketa pemilu 2019, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Ia beralasan penyelenggaraan sistem politik terbuka saat ini berdampak pada meningkatnya politik uang yang akhirnya berujung pada kasus korupsi.
“Sistem terbuka membawa masalah money politik yang sangat luar biasa. Yang mengakibatkan anggota DPR bisa ditangkap semua, itu karena akibat itu. Bagaimana pun juga dia terpaksa melakukan itu karena kebutuhan dengan sistem terbuka,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, kembali melaksanakan pemilu seperti tahun 1999, merupakan pilihan yang cocok dengan penyelenggaraan pemilu secara serentak. Dengan begitu, proses pencoblosan dan penghitungan tidak akan serumit saat ini.
“Dulu 1999 ada 42 parpol, satu lembar kecil, dan cepat selesai penghitungannya. Itu sederhana sekali, jadi digabungkan dengan pilpres pun enggak masalah,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menilai adanya ambang batas presiden tidak memungkinkan dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Menurutnya adanya ambang batas itu menyebabkan hanya ada dua pilihan kandidat pada setiap pemilu.
“Seharusnya secara logika tidak mungkin ada ambang batas saat pemilu serentak. Karena itu yang saya bayangkan pemilu serentak itu adalah tidak ada ambang batas, dan itu lebih clear,” tegasnya.
“Ini pemilu serentak yang sekarang, untuk DPR yang sekarang, Yang akan mengontrol presidennya sekarang, berdasarkan pemilu yang lalu. Bisa terjadi anggota partai politik yang lalu itu sudah tidak ada untuk pemilu sekarang ini,” lanjutnya.
Dengan dihapuskannya ambang batas itu, ia meyakini tidak akan terjadi situasi terbelahnya masyarakat yang disebabkan hanya ada dua kubu. Hal itu akan lebih memungkinkan masyarakat bisa dengan sukarela mengajukan calon dan tanpa ketegangan.
“Mungkin saja capresnya terpilih, itu membuat semua orang happy, sehingga tidak setegang seperti sekarang ini. Tegang sekarang ini, dan tidak ada hubungannya dengan coat-tail effect itu, enggak ada,” ujarnya.
“Karena orang secara terpaksa, ke 01 atau 02, terpaksa partai politik itu. Contohnya Demokrat, terpaksa betul itu, mau diapain lagi, ikut yang ini aja. Jadi kan bermasalah,” lanjutnya.
sumber: kumparan.com
