Investasi Jangan untuk Mengambil Aset Negara Secara Halus

Jakarta, Gatra.com – Rentetan masalah menghinggapi proses pembangunan Pelabuhan Khusus di Marunda, Jakarta Utara. Hal itulah yang menyebabkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN-Persero) menggugat perdata PT Karya Cipta Nusantara (KCN), yang merupakan perusahaan patungan PT KBN dengan PT Karya Teknik Utama (KTU). PT KTU memenangi tender terkait rencana pengelolaan kawasan berikat dan perairan yang berlokasi di bidang C-01 (Pier I, Pier II, dan Pier III).

Gugatan itu timbul karena KBN menilai KCN tidak mematuhi peraturan perundang-undangan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses pembangunan pelabuhan tersebut. Bahkan Hamdan Zoelva, kuasa hukum dan juru bicara KBN menyatakan, ada upaya perampasan aset negara secara halus pada kasus ini. “Ini harus dihentikan,” tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, sudah tepat putusaan PN Jakarta Utara (Jakut) yang memenangkan klaim KBN atas kepemilikan seluruh aset Pier I, II, dan III di kawasan C01 Marunda.

Dalam hal ini, pihak tergugat selain PT KCN, PT KTU, serta pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, terkait dengan pemberian konsesi (izin pengelolaan) selama 70 tahun. Putusan PN Jakarta Utara tersebut diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding.

Pada awalnya, KBN dengan KTU selaku pemenang tender membuat perusahaan kerjasama. Semula objek kerjasama ini adalah areal tanah negara kurang lebih seluas 250 hektar, dengan skema hak pengelolaan lahan (HPL). Pada 2005 KBN dan KTU sepakat untuk membuat perusahaan bernama KCN.

Dengan komposisi saham KTU sebesar 85% dan KBN sebanyak 15%. Melalui perjanjian tersebut, bahwa yang akan membangun pelabuhan serta melaksanakan reklamasi adalah pihak KCN, dan yang akan mengelola adalah KCN, sebab KCN merupakan anak perusahaan dari KBN dengan kepemilikan saham sebesar 15%.

Dalam prosesnya, hal tersebut sudah dilakukan melalui prosedur dengan benar oleh direksi dan komisaris. Dalam perjalanannya, sekitar enam bulan kemudian, pengawasan proses pembangunan dan reklamasi KCN, hanya dilakukan KTU.

Padahal kesepakatannya, pengawasan dilakukan KBN dan KTU. Pengawasan proses pembangunan seluruhnya oleh KTU itu dimuat dalam adendum perjanjian kerjasama. Adendum itu sendiri tanpa adanya persetujuan dari Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN.

Kemudian, terjadi perubahan direksi KBN pada 2013. Direksi KBN yang baru sebelum melaksakan tugasnya, melakukan forensik audit yang dilakukan oleh DR. Robintan Sulaiman & Partner dan selanjutnya meminta audit khusus kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Dalam hasil audit tersebut, ada beberapa rekomendasi kepada direksi untuk melakukan langkah-langkah peninjauan kembali kerjasama tersebut antara KBN dengan pihak KTU dengan KCN sebagai perusahaan turunannya.

Dalam laporan audit khusus pemeriksaan untuk tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan kegiatan investasi tahun buku 2011, 2012, 2013 (Semester I) tertanggal 12 Maret 2014, menemukan sejumlah hal diantaranya kerjasama pendirian anak perusahaan (PT KCN) tidak sesuai dengan ketentuan dan penyelesaiannya berlarut – larut.

Kemudian atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi KBN untuk segera melakukan langkah dan tindakan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan pengelolaan pelabuhan pada PT KCN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN tertanggal 10 September 2014 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN maka aset-aset yang dinilai merugikan negara harus dilakukan renegosiasi.

Atas rekomendasi hasil audit BPK dan Permen BUMN tersebut, pada RUPSLB PT KCN yang telah dinotariskan pada 18 Desember 2014, serta disahkan Kemenkumham tertanggal 24 April 2015 memutuskan beberapa hal terkait dengan hal tersebut.

Pertama, kesepakatan ulang 30 Mei 2014, terdapat pembagian ulang terkait lahan yang menjadi daerah kerjasama, bahwa Pier II dikembalikan haknya kepada KBN sebesar 50%, dan Pier III sebesar 100%. Pier I menjadi areal yang dimanfaatkan untuk dikerjasamakan dengan KCN sebesar 100%. Jadi kepemilikan wilayah yang ditetapkan dengan Keppres No. 11 Th 1992 dimanfaatkan KCN untuk dioperasikan.

Pada Adendum III tertanggal 24 Oktober 2014 telah disepakati porsi kepemilikan saham. Terjadi perubahan atas kepemilikan saham, yakni KBN dari 15% menjadi 50%, sedangkan KTU dari 85% menjadi 50%.

Persoalan timbul ketika KCN melakukan perjanjian konsesi dengan jangka waktu 70 tahun untuk pengusahaan jasa kepelabuhan dengan KSOP Kelas V Marunda tanpa persetujuan dari KBN, Menteri BUMN, Gubernur Prov. DKI Jakarta, dan tanpa Keppres.

Sekarut makin berlarut ketika Pemprov DKI Jakarta menyegel kawasan pelabuhan KCN, karena reklamasi yang dilakukan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), amdal, serta melanggar Perda No. 1 mengenai rencana tata ruang detail tata ruang dan zonasi. Selain itu, penutupan tersebut juga disebabkan KCN mengabaikan surat teguran dan peringatan dari Pemprov DKI Jakarta.

Sesuai PP No. 22, batas maksimal kewenangan Direksi hanya menyewakan saja, menambah dan mengurangi apalagi mengalihkan harus dengan Keppres. Seluruh wilayah kerja PT. KBN baik darat maupun perairan diatur dengan Keppres No 11 Th 1992.

Atas persoalan tersebut, Hamdan Zoelva mengimbau, untuk menyelesaikan persoalan tersebut sejatinya sangat sederhana yakni melaksanakan kembali hasil RUPS Luar Biasa. “Itu saja.