by

Mantan Ketua MK Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 meninggalkan banyak catatan.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan evaluasi pemilu serentak 2019 sudah harus segera dilakukan demi menyempurnakan pemilu di 2024.

Ia mengungkapkan setidaknya ada dua hal yang perlu dievaluasi. Pertama kerumitan pemilu serentak yang membuat pihak penyelenggara kewalahan.

Kedua soal presidential treshold (PT) 20 persen terbukti telah membelah dua kubu politik masyarakat semakin tajam. PT 20 persen hanya memungkinkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

“Kalau saya mengusulkan evaluasi pemilu 2019 untuk pemilu 2024, ada baiknya kembali ke proporsional tertutup, dan hilangkan presidential treshold,” kata Hamdan Zoelva kepada wartawan, Jumat (26/4).

BACA JUGA:   Klaim Penetapan KKB sebagai Teroris Sudah Tepat, Hamdan Zoelva: Seharusnya Sudah Lama Dilakukan Pemerintah

Ia menerangkan keruwetan pemilu 2019 ini terbukti telah banyak membuat petugas kewalahan.

Akibatnya sudah 225 orang KPPS meninggal dunia karena kelelahan.

Hal ini dikarenakan proses perhitungan yang membutuhkan waktu cukup lama, karena perhitungan tidak dimulai dari TPS.

“Apalagi bila jumlah surat suara yang sudah dihitung tidak sama dengan jumlah DPT dan DPTb, petugas terpaksa harus menghitung kembali secara manual,” ujar Hamdan.

Petugas juga tidak hanya mengalami kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental dan psikis.

Hal itu dikarenakan tekanan, yang sangat mungkin muncul di daerah dari pihak peserta pemilu.

BACA JUGA:   KKB Papua sebagai Teroris, Hamdan Zoelva: Sudah Tepat

Apakah tekanan itu muncul dari tim pemenangan partai atau juga tim pemenangan calon presiden (capres).

Selain petugas, jelas Hamdan, kerumitan juga dijumpai masyarakat yang akan memilih.

Karena jumlah surat suara yang banyak, dan pemilih harus mencari nama calon.

Banyak pemilih yang akhirnya melewatkan hak suaranya di DPR dan DPRD. Mereka hanya mencoblos surat suara presiden, dan tidak mencoblos sama sekali untuk DPR, DPD atau DPRD, karena bingung.

“Pemilu Indonesia itu, pemilu paling rumit di dunia, dan pemilu 2019 adalah proses pemilu yang paling rumit yang pernah kita selenggarakan. Karena itu pemilu 2024 bagaimana caranya harus dibuat lebih sederhana,” tegasnya.

sumber: jurnalislam.com

News Feed