Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau agar pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dilaksanakan secepatnya.
Hal itu disampaikan JK setelah mengundang sejumlah tokoh-tokoh Islam sekaligus ketua-ketua umum organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di rumah dinasnya.
“Tentu diharapkan tadi, makin cepat makin baik apabila Pak Jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo, tentu itu kita semua mendukung apabila ada rekonsiliasi seperti itu,” kata JK ditemui di rumah dinas usai melakukan silaturahmi dengan pimpinan organisasi Islam dan tokoh masyarakat, Senin (22/4) malam.
Menurut Wapres, upaya tersebut bermanfaat agar rekonsiliasi dan ketenangan di masyarakat terbentuk.
Wapres menilai pertemuan Jokowi-Prabowo pun harus diikuti dengan pertemuan kedua pendukung.
“Semoga masyarakat tertib dan menunggu dengan sabar tanggal 22 Mei tanpa berbuat kekerasan atau pun perselisihan,” kata Wapres.
Menurut JK, para calon presiden, baik Jokowi maupun Prabowo memiliki peran besar untuk meredam potensi gejolak massa pendukung kedua pihak.
“Ormas yang ada di sini tidak mempunyai suatu kewenangan yang banyak. Yang punya kewenangan untuk meredam itu KPU, pemerintah, masing-masing calon,” urai politisi Partai Golkar itu.
Menurut Kalla, pertemuan kedua capres penting dilakukan sehingga masyarakat paham bahwa para pemimpin telah bersatu.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditegaskan Wapres harus bertindak jujur, transparan serta bertugas sesuai fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Karena apabila KPU menjalankan itu, maka masyarakat akan tenang,” kata JK.
Wapres juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan suara dengan tenang dan menerima hasil apapun yang akan diraih.
Mahfud MD@mohmahfudmdBertemu junior sesama mantan Ketua MK Hamdan Zoelva saat makan malam bersama Pimpinan Ormas Islam di kediaman Wapres Jusuf Kalla, malam ini Senin, 22/4/19. Ada 19 pimpinan ormas Islam hadir mendiskusikan situasi sosial politik pasca pemilu 17 April 2019.
Petugas gugur
Sementara itu, JK menilai Pemilu 2019 perlu dievaluasi terkait sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)maupun anggota Polri yang gugur saat melaksanakan tugas.
“Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS, juga di kepolisian ada korban. Tentu harus evaluasi yang keras,” kata Kalla.
Menurut Wapres, salah satu evaluasi yakni perlunya pemisahan antara Pilpres dengan Pileg sehingga beban panitia tidak terlalu berat.
“Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” kata JK.
Pemilu 2019 telah dilaksanakan di Indonesia pada Rabu (17/4) secara serentak baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.
Dalam proses tersebut terdapat beberapa petugas yang meninggal dunia saat proses penyelenggaraan pemilu.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan hingga Senin malam, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 91 orang tersebar di 19 provinsi, dan 374 petugas sakit.
Sementara jumlah polisi yang gugur dalam tugas pengamanan pemilu sebanyak 15 orang.
Seperti diketahui, Wapres telah mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat antara lain Ketua PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, cendekiawan muslim Komarudin Hidayat, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafrudin, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva, Wakil Ketua Umum PP PERSIS Jeje Zainuddin, dan Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf.
Tokoh muslim Mahfud MD, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid juga hadir pada acara silaturahim itu. (Ant).
