RIAU1.COM -Gelaran Pilpres 2019 telah selesai pada 17 April lalu. Dalam pesta demokrasi tersebut, 8 lembaga survei menempatkan paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf, unggul ketimbang paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count).
Rinciannya, Jokowi-Ma’ruf unggul sekitar 55% ketimbang Prabowo-Sandi 45%. Di sisi lain, kubu Prabowo mengklaim pihaknya yang menang Pilpres 2019 dengan suara mencapai 62%. Namun, kedua hasil itu tak resmi karena harus menunggu rekapitulasi KPU pada 22 Mei.
Meski demikian, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mengambil ancang-ancang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab BPN menilai terdapat sejumlah kecurangan yang dilakukan kubu 01 sepanjang gelaran Pilpres 2019.
“Ya tentu kami akan melakukan gugatan (ke MK),” kata juru debat BPN Ahmad Riza Patria dilansir dari Kumparan.com, Minggu (21/4/2019).
Rencana gugatan Prabowo ke MK itu mengingatkan pada peristiwa yang sama di Pilpres 2014 saat Prabowo kalah dari Jokowi. Prabowo bersama Hatta Rajasa dan tim kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan ke MK pada Jumat (25/7/2014) malam.
Kubu Prabowo-Hatta menilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam gelaran Pilpres 2014. Bahkan 3 hari sebelum mengajukan gugatan itu, Prabowo-Hatta menarik diri dan menolak hasil Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi-JK. Alasannya, kata Prabowo, pelaksanaan Pilpres 2014 “cacat hukum”.
Saat itu aturan pengajuan gugatan Pilpres 2014 masih diatur di UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Dalam Pasal 201 ayat (2) UU tersebut, mengatur bahwa gugatan bisa diajukan sepanjang mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon.
Akan tetapi, gugatan Prabowo itu ditolak seluruhnya oleh MK, salah satunya terkait klaim kemenangan. Kala itu Prabowo-Hatta mengklaim mendapatkan 67.139.153 suara sementara Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara.
Mereka menilai, hitungan KPU yang memenangkan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan. Adapun saat itu KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.
Namun majelis hakim MK menilai kubu Prabowo-Hatta tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan di mana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara mereka dan bertambahnya perolehan suara Jokowi-JK. Bukti dan saksi dalam persidangan yang diajukan juga tak mampu menjelaskan hal itu.
“Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara,” kata hakim MK saat itu, Muhammad Alim.
Sehingga, majelis MK memutuskan menolak seluruhnya gugatan Prabowo-Hatta tersebut.
“Mengadili, menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis MK saat itu, Hamdan Zoelva, saat pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8) malam.
Kini, UU tersebut telah dilebur ke UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana aturan gugatan ke MK termaktub di Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu. Ketentuannya masih sama dengan UU yang lama.
Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan aturan gugatan Pilpres memang tidak diatur secara rinci seperti UU Pilkada. Dalam UU Pilkada, gugatan memperhatikan selisih perolehan hasil suara yang bisa diajukan ke MK yakni 0,5-2%.
“Ambang batas selisih perolehan hasil suara sebagai syarat pengajuan permohonan tidak diatur dalam perkara PHPU, itu hanya untuk Pilkada,” ucap Fajar.
Namun, UU Pemilu memberi sinyal bahwa gugatan yang bisa diajukan adalah hanya yang bisa mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon.
Capres-cawapres yang dinyatakan kalah oleh KPU pada penetapan tanggal 22 Mei, bisa menggugat ke MK selambatnya 3 hari sejak penetapan tersebut.
sumber:
