by

Hamdan Zoelva : Sidang Gugatan di MK Itu Yang Penting Bukti Bukan Omongan

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Jakarta,Realitarakyat.com.- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva memprediksi lembaga yang pernah dipimpinnya itu bakal menerima banyak permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Hamdan menegaskan, pertarungan sengketa Pemilu di MK merupakan pertarungan bukti, bukan cerita dugaan kecurangan.

“Itulah pertarungan di MK, masalah bukti, bukan masalah cerita atau hitung2an konsep,” kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Hamdan mengatakan, berdasarkan kewenangannya, MK menangani permohonan sengketa hasil pemilu, terutama saat penghitungan suara. Biasanya, kata Hamdan terdapat perbedaan selisih perhitungan antara pihak penggugat dengan KPU sebagai tergugat. Untuk itu, Hamdan mengatakan peserta pemilu harus mempersiapkan dan memperkuat bukti-bukti sejak di TPS.

Dengan sistem manual yang dipergunakan dalam Pemilu di Indonesia, bukti yang paling menentukan dalam sengketa di MK adalah kertas suara yang sudah ditandatangani plano dan bukti rekapitulasi di TPS.

BACA JUGA:   13 Oktober 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

“Di sini yang penting pembuktian. KPU bisa salah asal pembuktian penggugat benar,” kata Hamdan Zoelva

Ketua Umum DPP Syarikat Islam ini memprediksi MK tetap akan dibanjiri permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019. Apalagi, Pemilu tahun ini untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres digelar serentak. Meskipun dalam Undang-undang Pemilu yang baru, kewenangan Bawaslu lebih besar dalam menangani pelanggaran.

“Kalau Bawaslu bekerja dengan baik menyelesaikan masalah dalam proses, itu akan mengurangi sengketa ke MK. Biasanya pengalaman kami di MK, walau sudah diproses di Bawaslu tetap saja akhirnya dibawa ke MK. Itu akan terulang,” kata Hamdan Zoelva

Pemilu 2014 lalu, MK menangani 914 perkara PHPU. Dari jumlah itu, MK mengabulkan 21 permohonan. Hamdan memprediksi jumlah permohonan yang diajukan ke MK tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014 lalu. Meski demikian, Hamdan meyakini sembilan Hakim Konstitusi yang saat ini bertugas mampu menangani seluruh perkara PHPU.

BACA JUGA:   Rindu Kejayaan SI Kota Tasik dalam Menggerakkan Ekonomi Umat

“Insya allah saya percaya mereka kan orang-orang terpilih, negarawan. Kita berikan kepercayaan kepada mereka,” ujar Hamdan Zoelva.

Dikatakan, perkara PHPU yang memakan waktu banyak adalah sengketa Pileg. Namun, sengketa Pilpres yang paling besar bebannya. Untuk itu dalam menangani sengketa Pilpres, MK harus transparan dalam proses dan tidak boleh sedikitpun dalam perkataannya hakim MK itu memihak.

“Perilaku, kata-katanya harus memperlihatkan bahwa mereka netral, imparsial. Itu yang akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa lembaga peradilan itu bisa dipercaya,” tambah Hamdan Zoelva.(Taupik)

sumber: realitarakyat.com


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

News Feed