ADA sejumlah kejadian menonjol dalam Pilkada di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) baik pemilihan gubernur (Pilgub) maupun pemilihan bupati (Pilbup). Salah satunya adalah praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, Cik Ujang-Haryanto.
Berdasarkan kesaksian warga yang sempat viral dimedia sosial (Youtube) Tindakan pidana Money Politik dilakukan dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang sebesar 100 ribu rupiah sampai dengan 200 ribu rupiah oleh tim pasangan calon, kepada masyarakat sekitar.
Tidak sampai disana kejadian menonjol tersebut juga menjadi perbincangan warganet dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia khususnya Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia.
Ayaturrahman A Malik selaku ketua bidang kepemudaan dan kemahasiswaan PB SEMMI mengatakan “kami mengutuk keras pelaku tindak pidana Money Politik yang terjadi dikabupaten lahat, ini tindakan tidak terpuji melawan uu dan merusak demokrasi Indonesia. aparat penegak hukum seperti gakumdu dan Satgas Money Politik yang dibentuk KPK-POLRI harus menangkap pelaku sampai keakar akarnya, sehingga bisa menjadikan proses pendewasaan kepada para politisi kita kedepan”.kata ayat dalam peryataan rilisnya yang diterima wartawan.
“Demokrasi yang seharusnya berjalan dengan damai transparan dan jauh dari money politik tapi di cederai oleh salah satu calon bupati lahat nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto, dan alhamdulillah pelakunya sudah diamankan oleh aparat kepolisian setempat, saya akan melaporkan kepada bareskrim mabes polri jika polres setempat tidak mampu menangkap dalang money politik tersebut dalam tempo waktu 2×24 Jam.”tambah Ayat
Selanjutnya wartawan mengkonfirmasi pernyataan dari ketua bidang kepemudaan dan kemahasiswaan PB SEMMI kepada Bintang Wahyu Saputra Ketua Umum PB SEMMI lewat pesan singkat “saya mempersilahkan ketua bidang saya menggunakan wewenangnya dalam hal ini, sebagai mahasiswa tentunya kami sangat marah dan mengutuk tindakan pidana money politik yang dilakukan dikabupaten lahat, saya juga meminta kepada Gakumdu merekomendasikan pemilihan ulang serta mendesak KPU RI dan BAWASLU RI turun tangan dalam hal ini, dengan cara melakukan pemilihan ulang didaerah tersebut, jika penyelenggara pemilu didaerah lambat baiknya diganti atau dicopot aja dari pusat sesegera mungkin agar pemulihan demokrasi bisa berjalan dilahat sumatra selatan” tegas bintang kepada pers
Sebelumnya saat pilkada serentak 2018 berlangsung, kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto pernah mengingatkan pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018 untuk menghindari politik uang.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.
“Dalam undang-undang yang sekarang, money politic bisa dipidana. Di UU Pemilu, itu bisa dipidana,” ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta.
Pasal 187A UU Pilkada
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
Berita Umum
Money Politik|Pilkada Serentak 2018
sumber: www.si.or.id
