Dosen Unanda: Tak Salah Hukum Positif Akomodasi

PALOPO — Di tengah kritikan revisi KUHP dan KUHAP, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2015 Hamdan Zoelva mengemukakan keyakinannya syariat islam akan jadi hukum nasional. Ia meyakini muatan hukum di Indonesia akan semakin luar biasa jika ke depan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Hal itu sejalan dengan pemikiran dosen hukum dari Unanda. Tidak salah hukum positif mengakomodasi hukum islam.
”Saya pikir hukum islam memang bahagian dari sistem hukum di Indonesia, selain hukum barat dan hukum adat,” ujar Wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda, Abd Rahman Nur, SH, MH, kepada Palopo Pos, Minggu 19 Juni 2016.
Menurutnya, hukum positif juga memang harus mengakomodir atau merespon hukum islam sebagai bahagian dari kultur hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan sudah hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia.
”Artinya bahwa hukum positif tidak salah jika mengakomodasi hukum islam,” tandasnya.
Akomodasi tersebut, lanjut Maman, sebagai bentuk respon negara terhadap dinamika sosial masyarakatnya dalam kerangka pencapaian cita-cita hukum masyarakatnya (iusconstituendum). Pemikiran fenomenal almarhum Rifyal Ka’bah yang tertuang dalam buku ‘Penegakan Syariat Islam di Indonesia’, kini banyak yang menjadi bagian hukum positif di tanah air. Baik itu yang terkait ekonomi maupun sejumlah bidang lainnya.
Hamdan Zoelva, yang juga alumni hukum Unhas Makassar, mengatakan, Islam membuka ruang kasus pidana bisa diselesaikan tanpa harus melalui pemenajaraan.
”Jadi dari aspek pidana Islam, mungkin bisa diambil saripatinya. Seperti dimungkinkan alternatif hukuman lain, yang tak semata-mata penjara, tapi penggantinya dengan pemaafan dan diyat, itu yang disebut restorative justice,” ujar Hamdan dalam bedah buku ”Penegakan Syariat Islam di Indonesia” karya almarhum Prof DR Rifyal Ka’bah di Depok, Sabtu 18 Juni 2016.
Hamdan menjelaskan, dengan dimungkinkannya penerapan bentuk hukuman lain dalam kasus pidana, maka hal itu justru lebih mengedepankan pertobatan dan permaafan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelakunya dituntut untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan keluarga korban diharapkan memberi maaf.
“Dengan demikian kehidupan menjadi damai. Jadi penghukuman secara filosofis tidak sekadar menjerakan orang yang melakukan kejahatan, tapi membangun keadilan dan kedamaian,” katanya.
Karenanya Hamdan meyakini jika hukum Islam diakomodasi dalam hukum positif di Indonesia maka imbasnya akan luar biasa. “Mengurangi tanggung jawab negara membiayai memberi makan orang di penjara,” ujarnya.
Menurut Hamdan, sebenarnya alternatif hukuman lain selain penjara sudah ada dalam hukum adat yang selama ratusan tahun dianut masyarakat Indonesia. Contohnya, Suku Dayak dan sejumlah suku-suku pedalaman Papua juga mengedepankan maaf ketika persoalan bisa diselesaikan baik-baik. “Jadi tak perlu ada hukuman. Ini (hukum adat,red) harus di-introduce dan diangkat menjadi hukum-hukum nasional, juga hukum Islam,” ujar Hamdan.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, kenyataan tersebut membuatnya semakin yakin syariat Islam suatu saat akan ditegakkan di Indonesia. “Jadi nanti orang tidak lagi membedakan hukum Islam dan barat, tapi hukum di Indonesia itu banyak dipenguruhi hukum dan syariat Islam,” ujar Hamdan.
Hamdan mengemukakan keyakinannya karena melihat pemikiran Rifyal yang tertuang dalam buku tersebut juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan hak azasi manusia (HAM). Bahkan memperkuat nilai-nilai yang telah ada.
“Saya pinjam istilah guru besar Gadjah Mada, hukum Indonesia itu hukum hybrida. Artinya, hukum gabungan dari nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, barat dan Islam. Dari ketiga nilai hukum ini, yang berperan dan berkembang terakhir nilai-nilai hukum Islam,” ujarnya.
Hamdan optimistis, dengan maraknya kajian-kajian, maka pengaruh hukum Islam akan semakin besar di Indonesia. Dan pada akhirnya hukum Islam akan menjadi hukum nasional.
Mantan ketua MK melihat, Syariat Islam yang diterapkan di Aceh dapat menjadi tolak ukur penerapan hukum Islam secara nasional di Indonesia. Karena pada dasarnya, hukum-hukum Islam sangat baik sebagaimana pemikiran almarhum Rifyal Ka’bah yang tertuang dalam buku “Penegakan Syariat Islam di Indonesia”.
“Betul (Syariah Islam di Aceh,red) menjadi contoh, bagaimana secara pelan-pelan qanunisasi syariah menjadi hukum yang berlaku oleh pemerintah di suatu negara tertentu. Secara pelan-pelan, proses qanunisasi atau proses mentransfer nilai-nilai syariah ke dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Hamdan.
Hamdan mengemukakan pendapatnya, karena melihat proses qanunisasi yang terjadi di Indonesia pada hakikatnya sudah cukup jauh. Terlihat dengan adanya undang-undang jaminan halal, zakat, haji, perbankan yang mengakomodasi bank syariah, asuransi, surat berharga syariah dan lain sebagainya.
“Proses ini akan terus berjalan dan Aceh menjadi bagian penting dalam perkembangan proses islamisasi hukum sebagaimana yang dicita-citakan almarhum dalam bukunya,” ujar Hamdan.
Meski begitu Hamdan mengakui penerapan Syariah Islam di Aceh, tidak mungkin seratus persen diadopsi untuk dilaksanakan secara nasional. Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar.
“Bahwa apa yang terjadi di Aceh, perbedaanya mengenai jinayahnya (pidananya) bisa langsung diterapkan, walaupun tak seluruhnya, hanya pada aspek-aspek tertentu. Nah secara nasional, aspek pidana Islam itu bisa diambil saripatinya,” ujar Hamdan.(jpnn-ary)