by

Ketua Umum PB SEMMI : People Power Bisa Merusak Demokrasi

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Jakarta, SuaraSI.com – Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengatakan bakal ada aksi massa besar jika sampai muncul dugaan kecurangan dalam pilpres 2019 serta menyatakan enggan melakukan proses hukum sengketa pemilu dengan melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan lebih memilih people power menimbulkan kecaman dari aktivis mahasiswa.

Pernyataan Amien Rais yang telah menimbulkan polemik ditengah masyarakat mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Wahyu Saputra, yang menyatakan pernyataan tersebut bisa merusak demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

“Seharusnya sebagai senior aktivis yang juga politisi senior, beliau mampu menjadi tauladan bagi adik adik aktivis hari ini, kami sangat menyayangkan sikap yang tidak negarawan dan terkesan memaksakan kehendak dengan mendeletigimasi supermasi hukum di Indonesia, padahal beliau juga salah satu tokoh yang mereformasi Indonesia sehingga menjadi negara demokrasi,”ujar Bintang Wahyu Saputra saat di hubungi wartawan melalui telepon, Rabu (10/4).

BACA JUGA:   Polisi Tembakan Gas Air Mata dan Pecahkan Kaca didalam Kampus Unisba Jabar, PB SEMMI : Copot Kapolda Jabar

Bintang menambahkan proses demokrasi di negara hukum Indonesia, jika melalui tahapan sengketa pemilu pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan aduan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan penyelenggara pemilu jika terjadi kecurangan.

“Pendidikan politik seharusnya di ajarkan oleh para elit agar bangsa ini bisa lebih maju kedepan, jika memang terdapat penyelenggara yang tidak netral atau lari dari aturan main, kan bisa di panggil melalui DPR, yang diisi oleh berbagai partai politik di Indonesia dan tidak perlu menggunakan people power tanpa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

BACA JUGA:   Ketua Umum PW SEMMI Aceh Dalam Diskusi Sejarah Perjuangan Syarikat Islam Di Bogor Jawa Barat

Bintang meyakini penyelenggara pemilu mampu bertindak netral pada pergelaran pemilu 2019, dan menciptakan situasi pemilihan yang adil, jujur, bersih, transpran dan aman.

“Taat kepada aturan hukum dan konstitusi itu diluar dukungan atau pilihan politik, sebagai agent of social control kami siap mengawasi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk tidak berbuat curang sehingga terciptanya pemilu yang berdaulat dan membuat negara kuat,” tutupnya.

sumber: suarasi.com

News Feed